KEBIJAKAN TRANSISIONAL PEMINDAHAN STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Putera Baladika, 1522011053 (2018) KEBIJAKAN TRANSISIONAL PEMINDAHAN STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG. Masters thesis, PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (91Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (937Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (709Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengelolaan pendidikan menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Lampung. Perubahan ini berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penerapannya akan menyebabkan adanya pemindahan status bagi Aparatur Sipil Negara yang menjabat fungsional guru pada pendidikan menengah SMA/SMK yang tadi berstatus PNS dan Honorer Pemerintah Kabupaten/Kota beralih juga ke Pemerintah Provinsi Lampung. Permasalahan penelitian adalah a)Bagaimanakah pengaturan pemindahan status Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung? b)Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan transisional pemindahan status Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung? Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dari pembahasan adalah a)Pengaturan pemindahan status ASN yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PERKA BKN No. 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan PERDA Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung. b)Pelaksanaan kebijakan transisional yang dilakukan Disdikbud Provinsi Lampung: memberikan diklat untuk meningkatkan mutu guru agar merata, memberikan tunjangan guru honorer untuk 6 ribu orang senilai Rp 2.451 juta per tahunnya, memberikan seragam batik untuk 26 ribu orang untuk menunjang penampilan para guru, membentuk dan mengoperasionalkan 5 UPTD baru sebagai perpanjangan tangan dari Disdikbud Provinsi Lampung bertujuan untuk mempermudah guru mengurus administrasi kenaikan pangkat, gaji, sertifikasi dan lainnya sehingga para guru dari kabupaten/kota tidak usah datang ke Bandarlampung. Kata Kunci : Kebijakan Transisional, Pemindahan Status ASN ( Guru Pendidikan Menengah), Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi. abstract Management of secondary education Senior High School (SMA) and Vocational high School (SMK) is under the management of the Government of Lampung Province. This change is based on UU No. 23 of 2014 on Regional Government, in its application will cause the transfer of status for State Civil Apparatus who served functional teachers in secondary education SMA / SMK that had the status of civil servants and Honorary District/City Government also switch to the Government of Lampung Province. The research is a)How the transfer of the status of civil state apparatus occupying the functional positions/vocational high school teacher from the district/city government to provincial governments lampung ? b)How the implementation of transitional policy transfer status of civil state apparatus occupying the functional positions/vocational high school teacher from the district/city government to provincial governments lampung? The methodology used normative juridical approach empirical juridical and approach. The necessary data in the primary and secondary data was the data. The results of the study of the discussion are a)The arrangement of ASN status transfer that occupies the functional position of senior high school/vocational teachers from the district/city government to the provincial government is UU No. 23 of 2014 on Regional Government, PERKA BKN No. 1 of 2016 on the Implementation of Transfer of Civil Servant of District/City Region Occupying Functional Position of Teachers and Education Personnel Become Civil Servant of Provincial Region and Provincial Regulation of Lampung No. 9 of 2016 on Return of Authority of Secondary Education Management (SMA/SMK) from District/City to Provincial Government of Lampung. b)The transitional policy made by Disdikbud Lampung Province: to provide training to improve the quality of teachers to be equitable, giving honorarium teacher allowance for 6 thousand people worth Rp 2.451 million per year, providing batik uniforms for 26 thousand people to support the performance of the teachers, to form and operate 5 new UPTD as an extension of the Disdikbud Lampung Province aims to facilitate teachers to manage administrative promotion, salary, and others so that teachers from districts do not have to come to Bandarlampung. Keywords: Transitional Policy, Transfer of ASN Status (secondary education Teachers), District / City Government, Provincial Government.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	30057559 . Digilib
Date Deposited:	24 Jan 2018 03:39
Terakhir diubah:	24 Jan 2018 03:39
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29882

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir