IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM (Studi Pada Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar)

LARAS RETNO WULANDHARIE , 1316041039 (2018) IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM (Studi Pada Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (14Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2522Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2523Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pembangunan di Indonesia menghadapi tantangan berupa ketersediaan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur membutuhkan tanah dalam jumlah yang signifikan sehingga diperlukan pengadaan tanah. Pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembnagunan kepentingan umum. Namun, pada kenyataannya, penyelenggaraan pengadaan tanah sering mengalami kendala yang memperlambat waktu pelaksanaan pengadaan tanah seperti yang terjadi pada pengadaan tanah untuk pembnagunan jalan tol trans sumatera ruas bakauheni-terbanggi besar yang terletak di provinsi lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang implementasi strategi pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol trans sumatera ruas bakauheniterbanggi besar serta mengidentifikasikan kendala-kendala yang menghambat strategi pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) program yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan konsultasi publik pengadaan tanah 2) dalam pelaksanaan prosedur pengadaan tanah belum terlaksana sesuai dengan target waktu yang direncanakan karena disebabkan oleh kurangnya SDM yang bertugas menjalankan SOP 3) anggaran pengadaan tanah bersumber APBN dan dana obligasi yang sudah cukup baik untuk pembiayaan pengadaan tanah karena obligasi dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi. Kendala yang dialami adalah SDM yang kurang mencukupi, adanya masalah persengketaan tanah serta perbedaan pendapatnya tentang besarnya nilai ganti rugi antara penitia pengadaan tanah dan masyarakat pemilik tanah. Peneliti merekomendasikan beberapa hal, yaitu: 1) BPN seharusnya meningkatkan jumlah SDM yang berkualitas dalam satuan tugas pengadaan tanah serta lebih sering melakukan sosialisasi urgensi pengadaan tanah kepada masyarakat 2) Dinas PUPR Bina Marga seharusnya mencari sumber anggaran/pembiayaan lain untuk pelaksanaan pengadaan tanah. Kata Kunci : Implementasi Strategi, Program, Anggaran, Prosedur Development in Indonesia faces the challenge of adequate infrastructure availability. Infrastructure development requires significant amount of land so land procurement is required. Land procurement is regulated in Law number 2 of 2012 on land acquisition for public interest. However, in reality, land acquisition often encounters obstacles that delay the timing of land procurement as is the case with land acquisition for the construction of the Trans Sumatera toll located in Lampung Province. The purpose of this study was to obtain an overview of the implementation of land acquisition strategies in the construction of a Trans Sumatera toll and to identify constraints that hamper the land procurement strategy in the construction of the toll. The type of this research was descriptive research with qualitative approach. The results of the research were as follows: 1) the programs implemented were socialization and public consultation on land acquisition 2) in the implementation of land procurement procedures had not been implemented in accordance with the planned targeted time due to the lack of human resources who in charge of carrying out the procedure 3) the land acquisition budget was sourced from APBN and bond funds that were good enough to finance the procurement of land because bonds could meet the budget needs that had not fulfilled 4) obstacles that hamper land acquisition were insufficient tablespoons, problems of land dispute and differences of opinion about the amount of compensation between the land procurement committee and the landowning community. Researchers recommended several things, such as: 1) BPN should increase the number of quality tablespoon in the task of land procurement and should more often socialize the urgency of land procurement to the community 2) PUPR Bina Marga should find other sources of budget/financing for the implementation of procurement land. Keywords: Strategy Implementation, Program, Budget, Procedure

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HE Transportation and Communications > JS Local government Municipal government
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	71415393 . Digilib
Date Deposited:	31 Jan 2018 02:37
Terakhir diubah:	31 Jan 2018 02:37
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30058

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir