KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA MENURUT KUHP DAN RUU KUHP

SRI DEWI NAWANG WULAN ARUM SARI , 1412011407 (2018) KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA MENURUT KUHP DAN RUU KUHP. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (168Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (819Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (819Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Euthanasia adalah tindakan dalam bidang kesehatan untuk membantu pasien menghilangkan penderitaannya dalam keadaan tertentu seperti koma, kritis, suatu keadaan yang tidak memungkinkan pasien melanjutkan kehidupannya dengan cara menghentikan proses pengobatan atau memberikan suntikan atau obat dengan dosis yang berlebih, yang bertujuan agar pasien meninggal dunia, karena kebutuhan masyarakat dalam hal kepastian hukum tentang euthanasia maka diperlukan suatuaturan yang mengatur secara khusus dilarang atau tidaknya Euthanasia oleh sebab itu pemerintah harus mengeluarkan aturan yang di dalam KUHP agar terjadi hubungan yang baik antara Dokter dan Pasien. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimanakah kebijakan formulasi terhadap tindakan Euthanasia menurut KUHP dan RUU KUHP, dan bagaimanakah perspektif pandangan masyarakat terhadap tindakan Euthanasia ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lampung, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan suatu perumusan ketentuan pidana tentang suatu objek yang belum diatur di dalam KUHP dan peraturan lain di luar KUHP. Tentang suatu tindakan dokter yang bertujuan mempercepat kematian seseorang dalam keadaan tertentu, yang disetujui baik dari pihak tenaga medis dan pihak keluarga pasien. Dan perspektif pandangan masyarakat terhadap tindakan Euthanasia adalah tindakan yang tidak dibenarkan baik Euthanasia Pasif dan Aktif karena Euthanasia bertujuan untuk mempercepat kematian seseorang dengan menghentikan medis yang disepakati oleh pihak keluarga dan dokter. Sri Dewi Nawang Wulan Arum Sari Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus tentang Euthanasia supaya para tenaga medis tidak dilema dalam penanganan kesehatan dalam kondisi tertentu, agar membuat pembaharuan dalam Undangundang kesehatan segera dirancang oleh badan legislatif dan bila euthanasia nantinya disahkan sebaiknya seburuk apapun keadaan pasien, dokter dan tenaga medis harus tetap melaksanakan tugas semaksimal mungkin dan seluruh keputusan yang diambil dokter dan tenaga medis agar kembali pada KODEKI (Kode Etik Kedokteran). Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Euthanasia, KUHP dan RUU KUHP

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	91442668 . Digilib
Date Deposited:	20 Feb 2018 09:07
Terakhir diubah:	20 Feb 2018 09:07
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30453

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir