ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

SYAHBILAL JIHAD, 1212011380 (2018) ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002. UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS HUKUM.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (21Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1618Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1573Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kontek penegakan hukum tindak pidana korupsi bersifat transisi saja dan akan berfungsi sebagai trigger mechanism bagi lembaga konvensional untuk berbenah diri menghadapi tuntutan reformasi. Ketika lembaga konvensional yang ada telah berhasil melakukan pembenahan secara internal dan mulai mendapatkan kepercayaan kembali oleh masyarakat sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan, namun sebaliknya apabila Lembaga konvensional tersebut tidak mampu memperbaiki kinerjanya dalam pemberantasan korupsi. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002? Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris untuk mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Metode analisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan cara pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh tiga lembaga yang berwenang yaitu: Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang guna menjalankan tugasnya yaitu pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki fungsi kordinasi dan supervisi dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menurut Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilaksanakan, bahkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Akan tetapi dalam menjalankan fungsi kordinasi dan supervisi penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia seringkali terjadi tumpang tindih. Tumpang tindak kewenangan menjadi persoalan yang mendominasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu faktor sarana prasarana penegakan hukum tindak pidana korupsi juga belum memadai. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi penyidikan tipikor ada pada faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor prasarana berupa masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas di bidang korupsi, sehingga tugas korsup yang mencakup wilayah negara Repubilik Indonesia masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Saran, penguatan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu dilakukan mengingat korupsi merupakan kejahatan teroganisir yang berdampak pada perekonomian negara Indonesia. Terkait kewengan penyidikan, perlu kebijakan khusus agar tindak terjadi tumpang tindih penyidikan tindak pidana korupsi. Selain itu peningkatan dan/atau kompetensi aparat penegak hukum guna tercapainya misi pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata Kunci: Kewenangan, Penyidik, Tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	01884235 . Digilib
Date Deposited:	21 Feb 2018 06:48
Terakhir diubah:	21 Feb 2018 06:48
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30455

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir