PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN RPJMD DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG (Studi dalam Tahap Murenbang dan Penetapan RPJMD 2015-2019 Provinsi Lampung)

I WAYAN HARI KURNIAWAN , 1321021008 (2018) PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN RPJMD DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG (Studi dalam Tahap Murenbang dan Penetapan RPJMD 2015-2019 Provinsi Lampung). Masters thesis, PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (3251Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2441Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip good governance dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019, apakah penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan partisipasi telah diterapkan dalam proses musrenbang dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip good governance dalam proses musrenbang dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019. Tipe penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif berupa wawancara yang mendalam dengan responden-responden dan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan proses musrenbang dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan prinsip-prinsip good governance (transparansi dengan membuka seluas-luasnya informasi kepada masyarakat; partisipasi ditandai dengan jumlah kehadiran dan keaktifan peserta serta perubahan substansi mengenai arah kebijakan dan visi misi; akuntabilitas ditandai dengan telah dilaksanakan kesesuaian antara aktor pembahas dengan apa yang dibahas terhadap visi dan misi; kepastian hukum dengan menanaati peraturan yang berlaku untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah) dalam pelaksanaan musrenbang dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019 sudah diterapkan tetapi untuk proses penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019 belum melaksanakan partisipasi masyarakat dikarenakan untuk penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah tersebut dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah daerah menjadi peraturan daerah nomor 6 tahun 2014. Kata Kunci : Prinsip Good Governance, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015-2019, Musrenbang. abstract Formulation of the problem in this study is how the Implementation of Good Governance Principles in the Medium Term Development Plan framing of Lampung Province 2015-2019, whether the practice of Transparency Principles, accountability, legal certainty, and participation have been applied in the process of musrenbang and Medium Term Development Plan establishment of Lampung Province 2015-2019. The objective of the study is to know how far Good Governance Principles have been applied in musrenbang process and Medium Term Development Plan establishment of Lampung Province 2015-2019. The method of research is qualitative research in the form of in-depth interviews with the respondents and parties who are competent in musrenbang process implementation and Medium Term Development Plan establishment of Lampung Province 2015-2019. The results showed all the Good Governance principles (Transparency by giving the informations to public; Participation proved by the presence and the activeness of participants and modification of the content related to policy direction, vision ad mission; Accountability showed by the conformity between the discussant and object discussion about vision and mission; Legal Certainty by obeying the rules for the establishment of Medium Term Development Plan) have been applied in the Implementation of musrenbang and Medium Term Development Plan establishment of Lampung Province 2015-2019 while public Participation has not been applied for the establishment process of Medium Term Development Plan of Lampung Province 2015-2019 due to it has been set by the Executive and Legislative of Lampung Province in formalizing Medium Term Development Plan to be Local Regulation of Lampung No. 6 of 2014. Keywords: Good Governance Principles, Framing of Medium-Term Development Plan 2015-2019, Musrenbang.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	> H Social Sciences (General)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	88782327 . Digilib
Date Deposited:	22 Feb 2018 04:04
Terakhir diubah:	22 Feb 2018 04:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30502

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir