ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)

Jimmy Septian, 1112011193 (2018) ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI). UNIVERSITAS LAMPUNG, HUKUM.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (18Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (537Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (407Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRACT THE ANALYSIS OF CRIMINAL CLIMATE CLAIMING THE POLITICAL RIGHTS TO THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION By: Jimmy Septian. Student of Criminal Law Department Faculty of Law University of Lampung. Email: jimmyseptian1@gmail.com. Maroni, DiahGustiniati M. Criminal Law Department Faculty of Law University of Lampung Jalan Soemantri Brojonegoro Number 1 Bandar Lampung 35145. Corruption is a special crime and is an extraordinary crime stipulated in a special criminal law. The imposition of criminal revocation of political rights obtained by convict Djoko Susilo in the corruption case imposed by the judges of Jakarta High Court resulted in pros and cons among Indonesian society. As for the formulation of the problem in this study is the basis of judges' consideration in the imposition of criminal deprivation of political rights against the perpetrators of corruption and whether the application of the imposition of criminal deprivation of political rights against the perpetrators of corruption crimes fulfills the sense of justice for the defendant and the people as victims in a human rights perspective. This research uses normative juridical approach and empirical jurisdiction because this research is a combination of normative research with empirical. The data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research is then analyzed descriptively qualitative. The results of the study and discussion pointed to the judges' consideration in the criminal imposition in the case of Djoko Susilo in the addition of additional penalty in the form of the revocation of political rights in terms of juridical aspects of the panel of judges using the theory of scientific approach and decidendi ratio. The application of this criminal in terms of philosophical and sociological aspects is a means of penal to overcome corruption that has the effect of harassment for the convicted person. The perspective of justice in the revocation of the political rights of corruption convicted crime is inconsistent, because it is not contradictory to human rights and clearly there are arrangements and limitations in accordance with the Constitutional Court Decision Number 4 / PUUVII / 2009. The suggestion given is that the Judge in imposing additional criminal repeal of political rights must state how long the right is revoked, as regulated in Article 38 of the Criminal Code and which is stipulated by the Constitutional Court Decision No 4 / PUUVII / 2009 Kata Kunci: Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak-HakPolitik, Korupsi. ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh: JIMMY SEPTIAN Korupsi merupakan tindak pidana khusus dan merupakan extra ordinary crime yang diatur dalam hukum pidana khusus. Penjatuhan pidana pencabutan hak-hak politik yang didapatkan oleh terpidana Djoko Susilo dalam kasus korupsi yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan pidana pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan apakah penerapan penjatuhan pidana pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan rakyat selaku korban dan dalam perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yurisdis empiris karena penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian normatif dengan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada kasus Djoko Susilo dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dari segi aspek yuridis majelis hakim menggunakan teori pendekatan keilmuan dan ratio decidendi. Penerapan pidana ini dari segi aspek filosofis dan sosiologis merupakan sarana penal untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang memiliki efek penjeraan bagi terpidana. Perspektif keadilan dalam pencabutan hak politik terpidana korupsi sudah sesuai, karena hal tersebut tidak bertentangan dengan HAM dan jelas ada pengaturannya dan batasannya sesuai dengan Putusan MK Nomor 4/PUUVII/ 2009. Saran yang diberikan adalah Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak-hak politik harus mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHP dan yang diatur Putusan MK No 4/PUUVII/2009 Kata Kunci: Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak-Hak Politik, Korupsi. i

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	98903136 . Digilib
Date Deposited:	23 Feb 2018 04:00
Terakhir diubah:	23 Feb 2018 04:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30526

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir