PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT BAGI AHLI WARIS PENJAMIN UTANG DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)

Firmandes Sisko, 1312011129 (2018) PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT BAGI AHLI WARIS PENJAMIN UTANG DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015). UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS HUKUM .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (29Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (705Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (617Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

PT Henrison Iriana (PT HI) dan para ahli waris penjamin utang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar atas permohonan Greenfinch Premier Fund (GPF) selaku pihak yang telah menerima pengalihan piutang dari Bank Pembangunan Indonesia (BPI). Para ahli waris penjamin utang keberatan atas putusan pailit tersebut sehingga diajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Kasasi memberikan amar yaitu menguatkan putusan Pengadilan Niaga Makasar. Selanjutnya, para ahli waris penjamin utang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan adanya bukti baru (novum). Majelis Hakim PK dalam putusannya Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengabulkan permohonan pembatalan pernyataan pailit dari para ahli waris penjamin utang. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim PK membatalkan status pailit ahli waris penjamin utang dan akibat hukum bagi ahli waris penjamin utang yang dinyatakan pailit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah Majelis Hakim PK dalam putusannya Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengabulkan permohonan pembatalan pernyataan pailit para ahli waris penjamin utang dengan dasar pertimbangan hukum adalah semata-mata karena telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara yaitu pengalihan piutang antara BPI dan GPF cacat hukum, karena bertentangan dengan syarat sahnya pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPdt. Selain itu, ditemukan fakta hukum bahwa GPF dan BPI telah sepakat menghapus jaminan pribadi para penjamin utang dari PT. HI yang telah dibuat dalam Akta Cessie BPI kepada GPF. Untuk itu, pembuktian dalam perkara kepailitan menjadi tidak sederhana dengan demikian tidak beralasan hukum bagi para ahli waris penjamin utang menjadi debitor pailit bersama-sama dengan PT HI selaku debitor pailit yang berutang. Adanya bukti baru (novum) yang diajukan oleh para ahli waris penjamin utang sebagai syarat permohonan PK tidak dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan PK dalam membatalkan status pailit para ahli waris penjamin utang. Akibat hukum dari pembatalan pernyataan pailit oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 adalah status para ahli waris penjamin utang harus dipulihkan ke keadaan semula dan para ahli waris penjamin utang memperoleh kembali haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya kembali, yang pada saat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar telah diambialih oleh kurator. Selain itu, tugas pengampuan yang dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan mengenai pembatalan putusan adalah tetap sah dan mengikat bagi debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) UUK-PKPU. Akibat hukum lainnya, para ahli waris penjamin utang dibebaskan dari segala biaya dan imbalan jasa kurator serta biaya perkara dalam persidangan tingkat PK menjadi beban Termohon PK yang dalam hal ini adalah GPF. Kata Kunci : Pembatalan Status Pailit, Ahli Waris Penjamin Utang, Peninjauan Kembali abstract PT Henrison Iriana (PT HI) and the debt guarantor heirs are declared bankrupt by the Makassar Commercial Court on the request of Greenfinch Premier Fund (GPF) as the party that has received the transfer of receivables from Bank Pembangunan Indonesia (BPI). the debt guarantor heirs objected to the bankruptcy decision so that the Cassation Appeal filed to the Supreme Court and the Supreme Court of Justice gave an amar that strengthened the decision of the Makassar Commercial Court. Furthermore, the debt guarantor heirs file a request for Judicial Review on the grounds that there is new evidence (novum). Judge review in its decision Number 125 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 granted the request for bankruptcy statement cancellation from the heirs of debt guarantor. This study examines and discusses the reasons and legal considerations of the Panel of Judges of the Judicial Review annulled the status of bankrupt heirs of the guarantor of the debt and the legal consequences for the heirs of guarantors of declared bankrupt debt. This research is normative law research with descriptive research type. The problem approach used is the normative approach with the type of case study approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was done by literature study and document study. Data processing is done by examination of data, data reconstruction and systematization of data then analyzed qualitatively. The result of the research and discussion is the judicial review panel in its decision Number 125 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 granted the request for bankruptcy statement cancellation of the heirs of the guarantor of the debt on the basis of legal consideration. The result of the research and discussion is the Panel of Judges in Judicial Review in its decision Number 125 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 granted the request for bankruptcy statement cancellation of the heirs of the guarantor of the debt on the basis of legal consideration has occurred oversight of the Panel of Judges Cassation in deciding the case of transfer of receivables between BPI and GPF are legally flawed, cause contrary to the requirement for the transfer of receivables as stipulated in Article 613 of the Criminal Code. In addition, it was found a legal fact that the GPF and BPI had agreed to remove the personal guarantees of the debt guarantor of PT. HI which has been made in the Cessie BPI Deed to GPF. For that reason, the proof in this case is not simple and unreasonable for the heirs of the debt guarantor to become the debtor of bankruptcy together with PT HI as the bankrupt debtor bankrupt. The existence of new evidence (novum) submitted by the debt guarantor's heirs as a condition of the request for judicial review is not taken into consideration by the Panel of Judges in the review judgment in canceling the bankruptcy status of the debt guarantee heirs. The legal consequence of bankruptcy statement cancellation by the Supreme Court in decision Number 125 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 is the status of the debt guarantor heirs must be restored to the original state and the heirs of the debt guarantor regain their right to control and manage their property again, which at the time of declaring bankruptcy by the Commercial Court of Makassar has been taken by the curator. In addition, the assignment tasks performed by the Curator prior to or on the date of the receipt of the notification of the annulment of the decision shall remain valid and binding on the debitor as provided for in Article 16 Paragraph (2) of the bankruptcy law and a delay in debt payment obligations. As a result of other laws, the heirs of the debt guarantor are exempted from all costs and remuneration of the curator's services as well as the cost of the case in the trial of the review level shall be the burden of the Respondent whose review in this case is the GPF. Keywords: Cancellation of Bankruptcy Status, The Heirs of The Debt Guarantor, Judicial Review

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	47238876 . Digilib
Date Deposited:	09 Mar 2018 06:46
Terakhir diubah:	09 Mar 2018 06:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30734

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir