PERANAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PEMBERANTASAN TENAGA KERJA INDONESIA TANPA IZIN

SUPRI SUGIARTO, 1412011410 (2018) PERANAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PEMBERANTASAN TENAGA KERJA INDONESIA TANPA IZIN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (160Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1762Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1763Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin di Provinsi Lampung sudah sangat meresahkan, oleh karena itu diperlukan tindakan Kepolisian secara represif dan preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin. Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izindalam penanganannya tidak hanya mengedepankan tindakan secara represif saja melaikan melalui tindakan secara preventif yaitu dengan memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan serta bersama-sama meberantas tindak pidana Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izindi lingkungan masyarakat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitiani ini adalah Bagaimana Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin. Serta apakah faktor – faktor penghambat dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin Oleh Kepolisian Daerah Lampung. Pada penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin meliputi (1) upaya represif yaitu dilakukan dengan meningkatkan penindakan oleh pihak kepolisian dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku.; (2) upaya preventif yaitu dilakukan melalui peningkatan kinerja kepolisian dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Disnakertrans, BP3TKI, Imigrasi dan Pemerintah Provinsi Lampung, serta melakukan patroli dan Penjagaan di daerah-daerah rawan terjadinya Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin; (3) upaya pre-emtif yaitu dilakukan dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat bahayanya menjadi Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin serta menciptakan hubungan harmoni antara masyarakat dengan Kepolisian. Faktor penghambat yang paling relevan dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin Oleh Kepolisian Daerah Lampung yaitu faktor Penegak hukum yaitu kurangnya sinergitas dari instansi-instansi lain, sarana dan fasilitas yang belum memadai, Kurangnya simpati masyarakat terhadap kejadian di sekitarnya, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut: Diharapkan kepada pemerintah secepatnya membuat satuan tugas khusus Daerah Lampung yang anggotanya berisikan berbagai instansi sehingga lebih mudah dalam pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin di lampung; Diharapkan kepada masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin. Sehingga memperkecil gerak dari pelaku sindikat Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin. Kata Kunci: Peranan Kepolisian, Pemberantasan, Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	32809449 . Digilib
Date Deposited:	19 Mar 2018 04:18
Terakhir diubah:	19 Mar 2018 04:18
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30768

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir