PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011

HANI REGINA SARI, 1412011173 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (870Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2704Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2705Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja. Untuk melindungi tenaga kerja akhirnya Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja melayani para pekerja dengan baik namun banyaknya perusahaan yang mempunyai tenaga kerja terkadang belum mendaftarkan pekerjanya kedalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini membuat para tenaga kerja belum terlindungi kesehatan dan keselamatannya saat bekerja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011? dan 2. Faktor – faktor apakah yang menjadi penghambat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam proses melakukan perlindungan terhadap Tenaga Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja melayani para pekerja dengan 4 program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Faktor penghambat dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan ada 2 yaitu internal dan eksternal. Faktor Internalnya adalah proses administrasi yang terlalu panjang, kurang terampilnya SDM, data dan dana perusahaan mitra BPJS Ketenagakerjaan dan fasilitas yang kurang memadai. Faktor Eksternalnya adalah kurangnya pemahaman pengusaha, dana perusahaan terbatas, perusahaan belum mendaftar semua program dan perusahaan yang masih mendaftarkan pekerjanya hanya sebagian. Saran diharapkan BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan kerja programnya dan meningkatkan kualitas layanannya dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Kata kunci : Perlindungan, Tenaga Kerja, BPJS ABSTRACT Labor protection aims to ensure employment. To protect the workforce, the Government of Indonesia finally made Law no. 24 year 2011 on BPJS Employment. As an extension of the government BPJS Employment has been working to serve the workers well but the number of companies that have a workforce sometimes has not enrolled its employees into BPJS Employment. This makes the workers have not protected health and safety while working. The problems in this research are: 1. How to Protection of Labor Law by Social Security Administering Body (BPJS) Manpower based on Law no. 24 Year 2011? and 2. What factors are inhibiting the Social Security Administering Body (BPJS) Employment in the process of protecting the Labor. This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. Data types are primary data and secondary data. Procedure The data collection used is literature study and field study. The results of this study show that the Labor Law Protection by BPJS Employment has worked to serve the workers with 4 programs of work accident insurance, pension, pension, and death guarantee. Inhibiting factors in Labor Law Protection By BPJS Employment is 2 internal and external. Internal factors are administrative processes that are too long, lack of skilled human resources, data and funds partner company BPJS Employment and facilities that are less adequate. External factors are lack of understanding of entrepreneurs, limited company funds, the company has not signed up all programs and companies that still registering its workers only partly. Recommendations BPJS Employment is expected to optimize the work of the program and improve the quality of its services in providing protection to the workforce. Keywords: Protection, Labor, BPJS

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201858435 . Digilib
Date Deposited:	18 Apr 2018 06:44
Terakhir diubah:	18 Apr 2018 06:44
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31037

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir