TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK BERDASARKAN UPAH MINIMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NADYA DWI PUTRI , 1412011299 (2018) TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK BERDASARKAN UPAH MINIMUM KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (787Kb) | Preview
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1638Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1638Kb)

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Di dalampasal 1 ayat (30) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, upahadalahhakpekerja/buruh yang diterimadandinyatakandalambentukuangsebagaimbalan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disebut KHL adalah Standar Kebutuhan seseorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan Sejak diluncurkannya UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan Standart KHL sebagai dasar Penetapan Upah Minimum Provinsi seperti yang diatur dalam Pasal 88 ayat 4. Masalah yang di telitidalampenelitianiniadalah: 1. Bagaimana hasil substansi Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan Terhadap KebutuhanHidupLayakdalampenetapanUpah Minimum di Kota Bandar Lampung? 2.Faktor-faktor Apakah yang Menjadi Penghambatdalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 pengupahan Terhadap Kebutuhan Hidup Layak dalam penetapan Upah Minimum di Kota Bandar Lampung? PenelitianinimenggunakanPendekatansecara yuridis normatif dan Pendekatan secara yuridis empiris. Data dan sumber data yang digunakanadalah data primer dan data sekunder.Prosedurpengumpulan data yang digunakandalampenelitianiniadalahStudiPustakadanstudilapangan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Kebutuhan Hidup Layak Berdasarkan Upah Minimum Kota Bandar Lampung adalah Faktor Penghambat dalam Penetapan Upah Minimum Kota yakni dalam proses tawar menawar antara pihak pengusaha dan pihak pekerja dalam proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung, adanya ketimpangan pihak yang lebih berat kepada pihak pengusaha oleh dewan pengupahan kota sehingga kesejahteraan para pekerja kurang diperhatikan, keseriusan dan perhatian pihak pengusaha maupun pihak yang terwakilki oleh dewan pengupahan masih rendah. Kata kunci : KebutuhanHidupLayak,TenagaKerja , UpahMinimum abstract In Article 1 paragraph (30) of Law No. 13 of 2003 on Manpower, wages are the rights of workers / laborers received and expressed in the form of money as a reward under Government Regulation No. 78 of 2015 concerning remuneration, Decent Living Needs hereinafter referred to as KHL is the Standard Needs of a single worker / worker to be able to live physically fit within 1 month. Since the launch of Law No.13 of 2003 on employment, the Government has stipulated the KHL Standards as the basis for Provincial Minimum Wages as stipulated in Article 88 paragraph 4. The issues in this research are: 1. How to Fill Government Regulation Number 78 Year 2015 About Wages Against Living Needs in Minimum Wage Estimation in Bandar Lampung City? 2. What Factors Become Inhibitors in Implementing Government Regulation Number 78 Year 2015 Wage Against Decent Living Needs in Establishing Minimum Wage in Bandar Lampung City? This study uses a normative juridical Approach and Empirical juridical Approach. Data and Source Data used are primary data and secondary data. Data collection procedures used in this study are Library Studies and field studies. The results obtained in the research Review of Government Regulation Number 78 Year 2015 In Achieving Decent Living Needs Based on Minimum Wages Bandar Lampung City is Factor Hampers in Minimum Wage Determination of the City that is in the process of bargaining between employers and workers in the process of determining the Minimum Wage City (MSE ) Bandar Lampung, the inequality of the more tough parties to the entrepreneurs by the city wage council so that the welfare of the workers less attention, seriousness and attention of employers and parties represented by the wage council is still low. Keywords: Lifestyle Requirement, Work force, Minimum Wage

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management > KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201895569 . Digilib
Date Deposited:	18 Apr 2018 05:06
Terakhir diubah:	18 Apr 2018 05:06
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31038

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir