NIKO PRASETYA, 1312011235 (2018) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN PENCEGAHAN PERBUATAN MAKSIAT (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (11Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1259Kb) |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1191Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, kaitannya dengan perdagangan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih kearah praktek-praktek prostitusi dan tuna susila yang dilakukan oleh mucikari (Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP). Implementasi Peraturan Daerah merupakan aturan yang harus diterapkan sehubungan dengan telah maraknya kegiatan prostitusi yang terjadi disekitar masyarakat, dalam hal ini diberikan oleh Polisi Pamong Praja didasarkan atas asas legalitas Undang-Undang yang karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu. Bagaimana implementasi sanksi pidana dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila serta pencegahan perbuatan maksiat, serta Apakah faktor-faktor penghambat upaya dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila serta pencegahan perbuatan maksiat di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data dilakukan melalui proses editing, sistematisasi, dan klasifikasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, dan menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, serta pencegahan perbuatan maksiat di Kabupaten Lampung Selatan. Langkah preventif yang dilakukan dalam penanggulangan pelacuran di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu berupa razia operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Faktor-faktor penghambat dalam upaya implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila serta pencegahan perbuatan maksiat di Kabupaten Lampung Selatan adalah faktor hukum itu sendiri, bila kita lihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP ) tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus. Saran dalam penelitian ini Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi serta pencegahan perbuatan maksiat yang paling utama adalah dengan menyempurnakan atau memperbaiki peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman, sehingga masalah pelacuran yang kita hadapi sekarang ini tidak menentu, sehingga dalam penerapannya hukum pidana dapat menjadi senjata dalam memberantas atau setidaknya dalam penanggulangannya membuahkan hasil yang maksimal dengan memberikan efek jera kepada para pelaku kegiatan prostitusi di wilayah Lampung Selatan dan Indonesia pada umumnya. Kata Kunci : Prostitusi, Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, Implementasi.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 201823658 . Digilib |
| Date Deposited: | 20 Apr 2018 02:59 |
| Terakhir diubah: | 20 Apr 2018 02:59 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31075 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
