KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI MARITIM DI KABUPATEN TANGGAMUS

FERDIAN ANUGRAH , 1416041036 (2018) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI MARITIM DI KABUPATEN TANGGAMUS. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRACT (ABSTRAK).pdf Download (89Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1390Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1390Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai proses Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Tanggamus. Dan menganalisis apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Tanggamus dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan didalam lingkup wilayah Kabupaten Tanggamus, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. Sumber data yang penulis lakukan diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan Observasi (pengamatan) secara langsung lapangan, wawancara (interview) kepada para narasumber dan pengambilan dokumentasi untuk memperkuat penelitian. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai implementasi kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus dalam persepektif Model Kebijakan Edward III yang terdiri dari 4 variabel penjelas yaitu sebagai berikut : Hasil penelitian ini ditinjau dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk komunikasi sudah sesuai dengan teori proses komunikasi yang ada, kemudian seluruh pegawai sudah mengetahui dan memahami perencanaan pembangunan kawasan industri maritim ini. Dari segi sumber daya manusia di Dinas terkait, masih dikatakan kurang baik/buruk hal ini dikarenakan semua pegawai yang mempunyai jabatan mulai dari kepala dinas, sekretaris, kepala sub bagian, kepala bidang, kepala seksi, baik ditingkat sarjana dan pasca sarjana/magister. Namun dalam hal pembagian kerja (tugas dan fungsi) belum disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian. Disposisi, dalam hal ini pelaksana kebijakan pembangunan kawasan industri maritim menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pusat. Struktur Birokrasi, koordinasi antar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran dalam Implementasi kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus sudah dapat dikatakan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus ini telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar intansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan. Dari 4 variabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan kawasan industri maritim ini meskipun perencanaan yang sudah sangat matang, namun tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya komunikasi, Sumber daya, disposisi/karakater pegawai (Staf) yang baik dan mendukung, dan struktur birokasi dari para pelaksana/implementor. Kata kunci:Kebijakan Pemerintah Daerah, Percepatan Pembangunan, Kawasan Industri Maritim. ABSTRACT This research aims to describe the process of policy implementation of Maritime Industrial Development Areas in Tanggamus Regency and to analyze programs which have been done by the Regional Government in order to support the policy of maritime industrial development areas in Tanggamus Regency. This research used descriptive research type with qualitative approach. This research was conducted within the territory of Tanggamus Regency, especially in Tanggamus Regional Government. The data sources consisted of primary data and secondary data. The data collection techniques were conducted through field observation, interview with the resource persons and documentation to strengthen the research. Based on the results and discussion in the previous chapter, it can be concluded that the policy implementation of maritime industrial development areas in Tanggamus Regency was in accordance with the Policy Perspectives Model by Edward III consisting of 4 explanatory variables, such as: The results of this research were viewed from variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. From communication point of view, the policy has been in accordance with the theory of existing communication process, all of the employees have already known and understood the core planning of developing maritime industrial areas. In terms of human resources in the relevant agencies, unfortunately it was still considered as 'poor' because although all of the positions from head of department, secretary, sub head, head of field, head section, were filled by undergraduates and graduates, yet in terms of the division of labor (task and function), it has not been adapted to the ability and expertise. From disposition point of view, in this case the executors of the maritime industrial development areas has performed their duties and responsibilities as expected in the core of instruction. The bureaucratic structure, a coordination between the implementing agency and target groups in the policy implementation of maritime industrial development areas in Tanggamus Regency has been said to be good. The implementation of maritime industrial development areas in Tanggamus Regency has been appropriate with the role and duties as well as the coordination among the implementing agency as determined by the Central Government. The division of roles was intended to facilitate the implementation of this policy, although each of the implementing agency has different duties and responsibilities, the coordination among them is still needed. From the four variables above, it can be concluded that the policy of maritime industrial development areas needs more than a careful planning, thus, it will not run well in the absence of communication, resources, disposition/the good and supportive characteristics of employees and the structure of bureaucracy from the implementing agency. Keywords: Regional Government Policy, Development Acceleration, Maritime Industrial Area.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	201831167 . Digilib
Date Deposited:	24 Apr 2018 03:56
Terakhir diubah:	24 Apr 2018 03:56
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31101

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir