PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI PADA MASYARAKAT KASEPUHAN CIPTAGELAR KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT)

RUDI WIJAYA , 1312011297 (2018) PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI PADA MASYARAKAT KASEPUHAN CIPTAGELAR KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRACT - ABSTRAK.pdf Download (943Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1952Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1690Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan entitas yang telah ada sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan dan masih hidup hingga saat ini dengan menjalankan sistem kehidupan sesuai dengan ajaran leluhurnya. Keberadaan MHA diakui oleh UUDNRI Tahun 1945, dan mengamanatkan kepada negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA tersebut. Kasepuhan Ciptagelar merupakan salah satu MHA yang saat ini masih eksis serta seringkali mendapat sorotan karena keunikan hukum adatnya serta wilayah adatnya yang tersebar pada 3 (tiga) daerah yakni Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak konstitusional MHA di Kasepuhan Ciptagelar beserta problematika yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak konstitusional tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum yakni peraturan perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan MHA serta data tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa MHA Kasepuhan Ciptagelar telah melakukan upaya perlindungan hak konstitusionalnya secara mandiri (by-self) dengan lebih dominan. Adapun perlindungan oleh pemerintah hingga saat ini masih bersifat sektoral karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai MHA dan hak-haknya. Kemudian pada tingkat daerah Kabupaten Lebak telah memiliki peraturan daerah mengenai MHA, namun Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memilikinya sehingga pemenuhan hak konstitusional MHA tersebut masih bersifat parsial. Kata Kunci: Perlindungan Hak Konstitusional, Masyarakat Hukum Adat, Kasepuhan Ciptagelar The Indigenous people’s (here in in the Indonesian and after will be called as MHA) is an entity that existed before the Unitary State of the Republic of Indonesia was proclaimed and still alive today by living the life system in accordance with the teachings of its ancestors. The existence of MHA is recognized by the 1945 Constitution of Indonesia, and mandates the state to acknowledge and respect the unity of the MHA. Kasepuhan Ciptagelar is one of MHA which still exist and often get the spotlight because of the uniqueness of customary law and its indigenous area spread over 3 (three) regions: Sukabumi and Bogor regency in Jawa Barat Province and Lebak Regency in Banten Province. This study aims to analyze the protection of the constitutional rights of MHA in Kasepuhan Ciptagelar along with the problems encountered in the fulfillment of their constitutional rights. This research uses empirical and normative law research method with socio-legal approach. The data used in this research are primary data from the interviews and secondary data in the form of law acts and Decisions of the Constitutional Court relating to MHA and tertiary data. The results of this study indicate that MHA Kasepuhan Ciptagelar has done efforts to protect their constitutional rights independently (by-self) with more dominant. The protection from the government to date is still sectoral because there is no law act specifically regulating the MHA and their rights. Then at the regional level Lebak Regency has local regulations regarding MHA, but the Government of Sukabumi Regency and Jawa Barat Provincial Government has not had the law act on MHA so that the fulfillment of the constitutional rights of the MHA is still partial. Keywords: Protection of Constitutional Rights, Indigenous People’s, Kasepuhan Ciptagelar

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HM Sociology > JF Political institutions (General)
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201833795 . Digilib
Date Deposited:	26 Apr 2018 07:50
Terakhir diubah:	26 Apr 2018 07:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31226

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir