HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP BENDA AGUNAN DALAM KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

ARIA ALIM WIJAYA , 1412011050 (2018) HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP BENDA AGUNAN DALAM KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRACT (ABSTRAK).pdf Download (9Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (582Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (583Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

PT Jaba Garmindo selaku debitor pailit memiliki kreditor separatis yaitu PT Bank CIMB Niaga, Shima Hong Kong, Shima Jepang, dan SMFL Hong Kong. Para kreditor separatis keberatan dengan daftar pembagian harta pailit tahap pertama yang disusun kurator. Para kreditor separatis mengajukan perlawanan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan dalam putusannya Pengadilan Niaga menolak keberatan tersebut. PT Bank CIMB Niaga melakukan langkah hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung namun ditolak. Penelitian ini menganalisis secara rinci dan membahas mengenai kedudukan dan hak kreditor separatis serta penerapan hak eksekusi yang dimiliki kreditor separatis terhadap pembagian harta pailit. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif terapan dengan tipe studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan analisis secara kualitatif Hasil penelitian dan pembahasan adalah kreditor separatis memiliki kedudukan yaitu: kedudukan lebih tinggi, didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya, dipisahkannya hak atas benda agunan dari harta pailit dan memiliki kedudukan untuk merubah status dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren. Kedudukan tersebut memberikan hak eksekusi atas benda agunan, namun hak eksekusi ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari. Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung menolak permohonan perlawanan para kreditor separatis dengan pertimbangan keadaan benda agunan yang saling bersinggungan sehingga daftar pembagian harta pailit harus disusun berdasarkan asas pari passu pro rata parte. Tingkatan sifat/golongan kreditor telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menempatkan upah buruh pada tingkatan paling tinggi sehingga diprioritaskan daripada hak eksekusi kreditor separatis dalam pembagian harta pailit. Kata Kunci: Kedudukan, Hak Eksekusi, Penangguhan Eksekusi, Kreditor Separatis abstract PT Jaba Garmindo as a bankrupt debtor has a separatist creditor namely PT Bank CIMB Niaga, Shima Hong Kong, Shima Japan, and SMFL Hong Kong. Separatist creditors objected to the list of first-stage bankruptcy property set up by the curator. The separatist creditors filed a protest against the Central Jakarta Commercial Court and in its ruling the Commercial Court rejected the objection. PT Bank CIMB Niaga undertook further legal action by appealing to the Supreme Court but rejected. This study analyzes in detail and discusses the position and rights of separatist creditors and the exercise of the right of execution owned by separatist creditors against the division of bankrupt property. This research is normative research with descriptive research type. The problem approach used is normative applied with case study type. Data collection was done by literature study and document study. Data processing is analyzed qualitatively The result of the research and discussion is the separatist creditor has the position that is: higher position, the priority of payment from other creditors, the separation of the collateral property from the bankrupt property and has the position to change the status of the creditor separatis become concurrent creditor. The position grants the right of execution of collateral, but the execution right is suspended for 90 (ninety) days. The Commercial Court and the Supreme Court rejected the application of the separatist creditor's resistance with the consideration of the state of collateral object mutually interconnected so that the list of the division of bankrupt property should be arranged based on the principle of pari passu pro rata parte. The level of creditor nature/class of creditors has been in accordance with Decision of the Constitutional Court No. 67/PUU-XI/2013 which puts the wage of laborer at the highest level so that it is prioritized rather than the right of separatist creditor execution in the division of bankrupt property. Keywords: Position, Right of Execution, Suspension of Execution, Separatist Creditors

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management > KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201884724 . Digilib
Date Deposited:	26 Apr 2018 03:45
Terakhir diubah:	26 Apr 2018 03:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31240

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir