Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Provinsi Lampung

MIA LESTARI, 1412011257 (2018) Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Provinsi Lampung. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (10Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (669Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (670Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengelolaan aset daerah dikelola oleh pegawai negeri bukan bendahara. Pengelolaan aset daerah yang kurang baik dapat menimbulkan kerugian daerah. Setiap daerah tidak terkecuali di Provinsi Lampung mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan keuangan ataupun dengan barang milik daerah khususnya permasalahan mengenai kerugian daerah, misalnya kasus kendaraan dinas yang hilang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, (a) bagaimanakah penyelesaian ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Lampung dan (b) apakah faktor penghambat dalam penyelesaian ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber dari Inspektorat Provinsi Lampung Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (a) penyelesaian ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara dapat diselesaikan melalui tuntutan ganti kerugian, yang diatur dalam PP No.38 Tahun 2016. Dalam peraturan ini tata cara tuntutan ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), dan Sidang Majelis. (b) Faktor penghambat dalam penyelesaian ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Lampung antara lain, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak memberi tanggapan atas penemuan kerugian daerah yang disebabkan oleh perbuatannya, pihak yang merugikan tidak sepakat dengan hasil temuan BPK, dan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah pensiun/meninggal dunia/berada dalam pengampuan/tidak diketahui alamatnya/melarikan diri. Kata Kunci: Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pegawai Negeri Bukan Bendahara ABSTRACT The management of regional assets is managed by non-treasury civil servants. Management of poor local assets can cause regional losses. Every region is no exception in Lampung Province has problems related to finance or with regional property especially the problem of loss of area, for example case of lost service vehicle. The problems in this research are: (a) how is the settlement of the compensation for the region by the non-treasurer in Lampung Province and (b) what is the constraining factor in the settlement of the regional loss by the non-treasurer in Lampung Province. This research uses normative juridical approach and empirical juridical approach. The type of data in this study consists of primary data and secondary data. Resource Person from Inspectorate of Lampung Province Sub Division of Evaluation and Reporting. Data analysis used qualitative descriptive analysis. Based on the results of the research it can be concluded that (a) compensation settlement by non-treasury civil servants can be settled through compensation demands, which is regulated in PP No.38 of 2016. In this regulation the demands for compensation can be made through the mechanism of Issuance of Absolute Liability Statement, Issuance of Decision Letter of Temporary Disposal, and Assembly of the Assembly. (b) Inhibiting factors in the settlement of regional compensation by non-treasury civil servants in Lampung Province are among others: the adverse party/beneficiary/heirs/beneficiaries do not respond to the discovery of regional losses caused by his actions, the adverse party/beneficiary/heirs/beneficiaries disagrees with the findings BPK, and the the adverse party/beneficiary/heirs/beneficiaries have retired/died/are in wardship/ unknown address/escape. Keywords: Completion of Compensation for Regional Losses, Claims for Losing Areas, Civil Servants Not Treasurer

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201863178 . Digilib
Date Deposited:	26 Apr 2018 04:07
Terakhir diubah:	26 Apr 2018 04:07
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31245

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir