Nuraini, 1012011064 (2017) Implementasi Pasal 1 Ayat (1)UU DRT No.12/Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Illegal Oleh Warga Sipil (Studi Kasus) : Nomor : 730 / Pid.Sus / 2014 / PN. JKT. UT. Fakultas Hukum , Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (28Kb) | Preview |
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1459Kb) |
||
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1341Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang- undang. Ditinjau dari sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan,ketentraman dan ketertiban. Sebagai suatu Negara yang berdasarkan asas hukum tertentu mendambakan suatu taat tertib hukum, adapun ketertiban yang paling sederhana dan tetap merupakan suatu keharusan dilaksanakan adalah pencegahan terjadinya tindak pida baik secara preventif maupun secara represif. Permasalahan yang di kemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah berkisar adanya kesenjangan penerapan putusan yang tertera kasus tindak pidana Nomor: 730 / Pid.Sus / 2014 / PN. Jkt. Ut. Dengan UU DRT No.12 tahun 1951. bagaimana penerapan implementasi Undang – Unadang DRT No. 12 Tahun 1952 tentang kepemilikan senjata api serta bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara kepemilikan senjata api illegal di wilayah Jakarta utara. Metode yang di gunakan dalam penelitian in, adalah melakukan pendekatan yuridis normatife dan pendekatan yuridis empiris, dalam pengambilan data yaitu dengan mengambil sampel dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap responden yang telah ditentukan. Narasumber terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jaksa Penuntut Kejaksaan Jakarta Utara, Kepolisian Negeri Jakarta Utara dan Akademisi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat kesimpulan, bahwa Sistem penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sudah sesuai dengan ketentuan undang – undang dilihat dari hal-hal yang meringan kan dan memberatkan suatu perkara di dalam sebuah pengadilan. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam perkara kepemilikan senjata api illegal ini adalah bahwa perbuatan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Nuraini Tahun 1951. Hasil dari persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 730 / Pid. Sus / 2014 / PN. Jkt. Ut. Setiap memutuskan perkara pidana, hendaknya hakim dalam memutuskan suatu hukuman dapat mempertimbangkan berdasarkan keyakinannya dan ketentuan hukum pidana, hakim juga melihat latar belakang pelaku, apakah perbuatan terdakwa termasuk kriteria yang dapat diajukan kepengadilan karena tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api yang di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dan apakah terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggungjawab atau tidak dihadapan hukum yang berlaku khususnya pasal yang berkaitan mengaturnya,hakim hendaknya lebih bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, sebab dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api yang menjadi dasar utama dalam pemutusan kasus ini adalah kembali lagi pada keyakinan seorang hakim dalammemutuskan putusannya. Kata kunci : Implementasi, Senjata Api, Illegal
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | 201858940 . Digilib |
Date Deposited: | 02 May 2018 06:47 |
Terakhir diubah: | 02 May 2018 06:47 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31395 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |