Rismubeda, 1222011074 (2014) Praktik Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum. Other thesis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (3871Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (68Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (18Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DEPAN.pdf Download (18Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
KATA PENGANTAR.pdf Download (6Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENGESAHKAN.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENYETUJUI.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (2987Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (121Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (140Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (79Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (135Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (148Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (63Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (279Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (85Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (58Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengikat bagi siapa saja, pemberlakuan hukum pidana yang bersifat publik tersebut menunjukan kewenangannya berlaku bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Hukum pidana ini berlaku secara umum, berbeda dengan hukum pidana yang berlaku secara khusus namun ketentuan yang diatur secara khusus tersebut memang menyimpang dari KUHP tetapi tidak boleh bertentangan dengan KUHP. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dan prospektif penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan Kepala Dilmil II-08 Jakarta dan pakar terkait baik dengan akademisi maupun pengamat hukum. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana militer di Indonesia sampai saat sekarang ini masih belum mencapai tingkat kesempurnaannya atau dengan kata lain hukum pidana militer dalam pelaksanaannya belum ditegakkan secara keseluruhan, yang salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat yang masih kurang menaruh perhatian pada hukum militer itu sendiri. Namun ke depan banyak perubahan yang harus di lakukan, antara lain dengan: (a) Proses Legislasi; (b) Yurisdiksi; (c) Organisasi dan Struktur Peradilan Militer; (d) Masa Transisi, dan (e) Teknis Peradilan Militer. Pada akhirnya disarankan agar pelaksanaan hukum pidana militer itu sendiri di Indonesia harus mendapatkan perhatian yang khusus, serta perlunya dilakukan revisi ulang terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang merupakan warisan hukum Hindia Belanda dan masih berlaku sampai sekarang di Indonesia. Kata Kunci: Praktik, Penegakan Hukum, Anggota Militer, Tindak Pidana Umum. Abstract : Criminal law is public law binding for anyone. The enforcement of public criminal law showed its authority applies to any person who violates the provisions that are in the book of criminal law. Criminal law applies in general, is different from criminal law in particular but the provisions stipulated specifically deviates from the Criminal Code (KUHAP) but should not be contrary to the Criminal Code (KUHAP). The problems in this thesis are how the law enforcement against military members who commit the public criminal acts the prospective of law enforcement against military members who commit the public crime. The approach used in this writing is the normative and empirical juridical approach. Data collecting technique was conducted with the literature study and interviews with the Chief of Dilmil II-08 Jakarta and expert associated both with academics and illegal obsevers. Data collection was done with the literature study and interviews with Chief Dilmil II-08 Jakarta and expert associated both with academics and illegal observers. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively to get the conclusion according to the subject matter covered. The research results and discussion indicated that the military criminal law enforcement in Indonesia is still not reached the level of perfection, or in other words the military criminal law has not been enforced in practice as a whole, which is one of the reasons was because the society were still not concerned with the military law itself. But the next, lot of changes that must be done, among others: a. Legislative Process; b. jurisdiction; c. Organization and Structure of Military Justice; d. Transition, and e. Technical Military Justice. In the end, recommended that the implementation of the military criminal law in the Indonesian itself should get special attention, as well as it’s needed for revision to the Code of Military Criminal Law, which was inherited from the Dutch East Indies and is still valid today in Indonesian. Keywords: Practice, Law Enforcement, Military Members, Public Crime.
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Other) |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 750261 . Digilib |
| Date Deposited: | 02 Sep 2014 02:23 |
| Terakhir diubah: | 02 Sep 2014 02:23 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/3164 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
