PARULIAN YUSUF S. , 1412011334 (2018) PENERAPAN RESPOSIBILITY TO PROTECT DALAM PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (80Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1441Kb) |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1441Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Kedaulatan memberikan negara kemampuan untuk melaksanakan kewenangannya menjalankan pemerintahan dan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya dari ancaman kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis. Peristiwa krisis kemanusiaan terjadi di Republik Afrika Tengah,dimana pemerintah Republik Afrika Tengah tidak mampu menghentikan pemberontakan yang timbul di wilayah teritorialnya. Pemberontak Seleka dan Anti-Balaka terlibat dalam perang saudara di Republik Afrika Tengah. Pemberontak Seleka menyerang penduduk mayoritas Kristen dan Anti-Balaka menyerang minoritas Muslim. Hal ini menjadi keprihatinan masyarakat internasional dan mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Republik Afrika Tengah berdasarkan Responsibility to Protect. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan Responsibility to Protectdan Penerapan Responsibility to Protect dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Republik Afrika Tengah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunderyang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier serta menggunakan teknik studi kepustakaaan sebagai metode pengumpulan data. Pengolahan data dari penelitian ini adalah melalui analisis terhadap Responsibility to Protect dengan pendekatan General Theory of Law and State dan penerapanResponsibility to Protect melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Responsibility to Protect merupakan doktrin hukum internasional yang menganalisis kasus dengan melakukan pemetaan dan tafsiran, sistematisasi hukum di bawah prinsip-prinsip hukum umum yang abstrak, dan mengembangkan filosofis moral, filsafat keadilan dan untuk memperkuat resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri suatu negara yang berkaitan dengan konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan.Penerapan Responsibility to Protect oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah melalui 11 (sebelas) resolusi Dewan Keamanan. Di dalam resolusi-resolusi tersebut terdapat 2 (dua) indikator dan 3 (tiga) unsur Responsibility to Protect yaitu Responsibility to Prevent, Responsibility to React dan Responsibility to Rebuild. Kata Kunci: Responsibility to Protect, Krisis Kemanusiaan, Republik Afrika Tengah, Perserikatan Bangsa-Bangsa. ABSTRACT Sovereignty gives the state the ability to execute its authority which administers the government and its obligations to protect citizens from the threat of genocide, crimes against humanity, war crimes, and ethnic cleansing. The humanitarian crisis occurred in Central African Republic is an example of the government’s inability to stop the insurgency arising in its territory. Seleka and Anti-Balaka rebels were involved in the civil war of the Central African Republic. Seleka rebels previously attacked predominant Christians which lead to Anti-Balaka population attacking Muslim minorities. This became a concern to the international community, hence encourages the United Nations Security Council to take action in resolving the humanitarian crisis occurred in the Central African Republic under the Responsibility to Protect. The problems in this research consist of the legal position of the responsibility to protect and the implementation of the responsibility to protect in the settlement of humanitarian crisis in Central African Republic. This research uses the normative legal research with secondary type source consisting of primary, secondary, and tertiary material of legal source. The collecting method of the research data is through literature-study techniques. Data processing includes an analysis of the responsibility to protect with the general theory of the law and state (Hans Kelsen) approach ,and the application of the responsibility to protect which can be seen through resolutions of the Security Council of United Nations. The results of the study show that the responsibility to protect is positioned as a doctrine of the international law that analyzes cases by mapping and interpretation, systematizing the law under abstract general principles of law, and developing moral philosophy, philosophy of justice, and to strengthening the resolution of the Security Council to intervene in the domestic affairs of a conflict-related country which threatens peace and security. The applications of the Responsibility to Protect by the United Nations Security Council in the Central African Republic are executed through 11 Security Council resolutions. Within those resolutions there are 2 indicators and 3 Responsibility to Protect elements consisting of the Responsibility to Prevent, Responsibility to React and Responsibility to Rebuild. Keywords: Responsibility to Protect, Crisis of Humanity, Central African Republic, United Nations.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > KD England and Wales > KZ Law of Nations |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 201818808 . Digilib |
| Date Deposited: | 08 Jun 2018 03:49 |
| Terakhir diubah: | 08 Jun 2018 03:49 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31650 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
