PENGGUNAAN HAK POLITIK NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

Rendy Ryandani, 1316021065 (2018) PENGGUNAAN HAK POLITIK NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (76Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2131Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMABAHASAN.pdf Download (1611Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015, narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung tidak dapat menyalurkan hak suaranya, dikarenakan KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara, batal menyediakan TPS keliling di Lapas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan tidak tersalurkannya hak politik narapidana dan mengetahui upaya KPU Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi hak politik narapidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan informan Ketua KPU Kota Bandar Lampung, dan Petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Hak politik narapidana tersebut tidak dapat tersalurkan karena terhambat oleh peraturan mengenai keberadaan Lapas yang berada di luar daerah administratif Kota Bandar Lampung, sehingga KPU Kota Bandar Lampung tidak dapat mendirikan TPS di Lokasi Lapas tersebut setelah sebelumnya mereka mengklaim telah melakukan berbagai upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sedangkan pihak Lapas pun tidak dapat mengeluarkan narapidana guna memilih diluar Lapas karena pertimbangan pengamanan. KPU Kota Bandar Lampung seharusnya dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan diskresi sesuai UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan cara melakukan koordinasi serta memastikan secara administrasi kepada KPU Provinsi Lampung, Panwaslu Kota Bandar Lampung, Kanwil Kemenkumham Lampung, Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, dan Polres Lampung Selatan, agar pihak-pihak tersebut dapat menerima serta memahami kewajiban KPU Kota Bandar Lampung, lalu membuka ruang supaya mereka dapat masuk ke lokasi Lapas. Pada akhirnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah keberanian dan good will dari KPU Kota Bandar Lampung untuk menggunakan kewenangan diskresi tersebut secara bijaksana. Kata Kunci : Hak Politik, Narapidana, Pemilihan Kepala Daerah. USE OF POLITICAL RIGHTS FROM PRISONERS IN CORRECTIONAL INSTITUTION OF NARCOTICS CLASS IIA BANDAR LAMPUNG IN THE REGIONAL HEAD ELECTION OF BANDAR LAMPUNG CITY 2015 In Election of Regional Head in Bandar Lampung 2015, prisoners in Correction Institution of Narcotic Class IIA Bandar Lampung can not follow the election because the KPU Bandar Lampung does not held a mobile voting place in the Correction Institution. This reseacrh has purpose to find out the reason why in 2015 the prisoner’s right can not do, and knowing the efforts of the KPU Bandar Lampung in facilitating political rights for prisoners. This research uses descriptive quantitative method by helping the Head of KPU Bandar Lampung and staff of Correction Institution of Narcotic Class IIA Bandar Lampung as the informants. This research uses interview and documentation to collect the data. The result of research is the political right from prisoners in 2015 can not distribute well because of regulation about the location of Correction Institution in outside administrative area in Bandar Lampung. KPU Bandar Lampung can not establish a voting place in the prison place after previously making various efforts with related parties, and Correction Institution of Narcotic Class IIA Bandar Lampung, while the Correction Institution can not bring out the prisoners to elect outside the Prison due to security considerations. KPU Bandar Lampung should be able to use its authority to perform discretion in accordance with 2011 Laws Number 15 about Election Organizer, and 2014 Laws Number 30 about Government Administration, by coordinating and ensuring administratively to KPU Lampung Province, Panwaslu Bandar Lampung City, Kanwil Kemenkumham of Lampung, and Polres of South Lampung, so that parties can accept and understand the obligations of the KPU Bandar Lampung, then open the space so they can enter the location of prisons. In the end needed to solve this problem is the courage and good will from KPU Bandar Lampung to use the discretionary authority wisely. Keywords: Political Rights, Prisoners, Election of Head Regional.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> J General legislative and executive papers
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	201861012 . Digilib
Date Deposited:	08 Jun 2018 07:04
Terakhir diubah:	08 Jun 2018 07:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31658

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir