KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENENTUAN HARGA PASARAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DIKETAHUI NILAI JUALNYA

DIMAS PUTRA PAMUNGKAS, 1412011109 (2018) KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENENTUAN HARGA PASARAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DIKETAHUI NILAI JUALNYA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (88Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2081Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1699Kb) | Preview

Abstrak

Harga pasaran umum merupakan pententu nilai jual kendaraan bermotor digunakan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diperoleh dari sumber data yang akurat dan ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Berdasarkan kenyataan dilapangan masih terdapat kendaraan yang sudah tidak diketahui nilai jualnya, contohnya kendaraan roda dua bermerek Piaggio type Vespa yang diproduksi pada tahun 1962 aktif membayar pajak kendaraan bermotor. Permasalahan yang akan dijawab yaitu bagaimanakah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penentuan harga pasaran umum kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya dan faktor apakah yang menjadi penghambat Pemerintah Provinsi Lampung dalam menentukan harga pasaran umum pada kendaran bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Dengan membaca, mengutip serta menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perudang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, sedangkan untuk melengkapi data primer dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam penentuan pajak kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya dengan membuat Pergub Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun. Untuk kendaraan yang diproduksi dibawah atau di tahun 1975 membayar pajak dengan mengacu pada nilai jual kendaraan pada tahun 1975 dan setiap tahunnya mendapat pengurangan sebesar 5% selama lima kali pengurangan. Faktor penghambat yaitu kurangnya data penentuan harga pasaran umum yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung serta kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak. Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, Pajak, Harga Pasaran Umum LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT POLICY IN DETERMINING THE MARKET PRICE OF MOTOR VEHICLES UNKNOWN SELLING VALUE General market prices are useful for determining the sale value of motor vehicles used as the basis for the imposition of motor vehicle taxes obtained from an accurate data source and stipulated on the basis of the general market price in the first week of December of the previous tax year. Based on the reality of the field there are still vehicles that have not known the sale value, for example two-wheeled vehicles branded Piaggio type Vespa which was produced in 1962 actively pay motor vehicle tax. The problem to be answered is how the policy of Lampung Provincial Government in determining the market price of motor vehicles unknown selling value and what factors become obstacles Lampung Provincial Government in determining the market price of motor vehicles unknown selling value. Research method in this thesis is approach of juridical normative and empirical juridical approach. By reading, citing and analyzing the legal theories and regulations of the laws and regulations related to the problems in research, while to complete the primary data interviews to several speakers. Policies of Lampung Provincial Government in determining motor vehicle tax which is not known selling value by making Pergub Number 28 Year 2016 on Basic Calculation of Motor Vehicle Taxation and Motor Vehicle Name Behavior of Year. For vehicles manufactured under or in 1975 pay taxes by reference to the sale value of vehicles in 1975 and annually get a reduction of 5% for five times reduction. Inhibiting factors are lack of general market pricing data owned by Lampung Provincial Government and lack of awareness of motor vehicle owners to pay taxes. Keywords: Government policy, Tax, General Market Prices

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: H Ilmu Sosial = Social Sciences > HJ Public Finance
J Political Science > JS Local government Municipal government
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 201826528 . Digilib
Date Deposited: 26 Jun 2018 09:05
Last Modified: 26 Jun 2018 09:05
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31782

Actions (login required)

View Item View Item