MARIA LUCIANNA SEPTIARINI SILABAN, 1412011242 (2018) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO PEDOFILIA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Polda Metro Jaya). UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS HUKUM .
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (817Kb) |
||
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (818Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tugasnya adalah berperan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran video pedofilia melalui media sosial. Terkait dengan penegakan hukum terhadap penyebaran video pedofilia melalui media sosial maka kepolisian melakukan berbagai upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus penegakan hukum terhadap penyebaran video pedofilia melalui media sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penyebar video pedofilia melalui media sosial (studi kasus di polda metro jaya), apakah yang menjadi faktor pengahambat kepolisan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar video pedofilia melalui media sosial. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu, pendekatan yuridis normatif, dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan studi lapangan. Hasil Penelitian yaitu kualitas SDM aparat penegak hukum menjadi faktor penentu dari berhasil atau tidak nya penegakan hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Selain dari kuatitas aparatnya, masyarakat juga memiliki peran dalam penegakan tersebut. Komponen kultur memegang peranan sangat penting dalam penegakan hukum. Tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam melakukan usaha pencegahan kejahatan, yakni melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan dilingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur Maria Lucianna Septiarini Silaban dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.. Semuanya memiliki kesinambungan agar masing-masing dapat menjalankan kewajiban nya dalam menegakan hukum tersebut. Sehingga konsep actual enforcement yang muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas SDM, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat yang digunakan. Saran terhadap Kepolisian adalah agar dapat meningkatkan sumber daya manusia di internal kepolisian agar lebih siap menghadapi tekhnologi informasi yang tinggi, selain itu Kepolisian bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintahan yang berwenang dalam pencegahan penyebaran video pedofilia melalui media sosial. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial, menjadi pengawas secara langsung dalam lingkungan sekitarnya, meningkatkan pengetahuan dan infomasi masyarakat mengenai pedofilia. Kata kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Pedofilia
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | 201814276 . Digilib |
Date Deposited: | 29 Jun 2018 01:45 |
Terakhir diubah: | 29 Jun 2018 01:45 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31835 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |