SINKRONISASI ASEAN REGIONAL GUIDELINES ON COMPETITION POLICY DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

WAFERNANDA RM LUBIS, 1412011436 (2018) SINKRONISASI ASEAN REGIONAL GUIDELINES ON COMPETITION POLICY DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (64Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (3812Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2860Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN bertujuan mengubah ASEAN menjadi satu pasar dan basis produksi tunggal, wilayah ekonomi yang kompetitif, wilayah pembangunan ekonomi yang merata, dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi global. Salah satu tujuan Cetak Biru MEA adalah wilayah ekonomi yang kompetitif, oleh karena itu dibutuhkan kebijakan persaingan usaha. Pada bulan Agustus tahun 2007 para menteri ekonomi ASEAN membentuk AEGC (ASEAN Expert Group Competition) sebagai forum regional untuk membahas dan bekerjasama dalam National Competition Policy and Law dan membentuk ASEAN Regional Guidelines On Competition Policy. Tujuan terbentuknya ASEAN Regional Guidelines On Competition Policy sebagai kerangka umum untuk memandu negara anggota ASEAN, mengenalkan dan menerapkan kebijakan persaingan usaha sesuai dengan konteks hukum dan ekonomi masing – masing negara anggota guna menuju proses pembangunan integrasi kawasan ekonomi ASEAN. Penelitian ini berfokus pada sinkronisasiASEAN Regional Guidelines On Competition Policydengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai dasar hukum persaingan usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik studi pustaka. Hasil dari penelitian tentangsinkronisasiASEAN Regional Guidelines On Competition Policy dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menunjukkan 2 hal: (1)Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki unsur yang sudah terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tetapi perlu penambahan substansi untuk menyesuaikan dengan ASEAN Regional Guidelines On Competition Policyantara lain definisi dan interpretasi, sanksi, penanganan perkara, dan penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum memiliki unsur yang terdapat dalam ASEAN Regional Guidelines On Competition Policy dalam beberapa hal antara lain penerapan hukum persaingan secara extrateritorial, badan banding, kerjasama badan pengawas internasional, dan metode sunset clauses. Kata Kunci : ASEAN Regional Guidelines On Competition Policy, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha SYNCHRONIZATION OFASEAN REGIONAL GUIDELINES ON COMPETITION POLICYWITHCONSTITUTION NUMBER 5 YEAR 1999 CONCERNING PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION The ASEAN Economic Community Blueprint aims to transform ASEAN into a single market and production base, a competitive economic region, a region of equitable economic development, and fully integrated into the global economy. One of MEA's Blueprint objectives is a competitive economic region, therefore a competition policy is required. In August 2007 ASEAN economic ministers established the AEGC (ASEAN Expert Group Competition) as a regional forum to discuss and cooperate in the National Competition Policy and Law and establish the ASEAN Regional Guidelines On Competition Policy. The objective of the establishment of ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy as a general framework to guide ASEAN member countries, introducing and implementing business competition policy in accordance with the legal and economic context of each member country towards the process of developing ASEAN economic region integration. This study focuses on the synchronization of the ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy with Constitution Number 5 Year 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as the basis of business competition law and the Business Competition Supervisory Commission. The type of research used in this study is normative legal research sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials which data collection is done by literature study techniques. The results of research on synchronization of ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy with Constitution Number 5 Year 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition show two things: (1) Constitution Number 5 Year 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition has elements already contained in Constitution Number. 5 Year 1999 but needs to add substance to conform with ASEAN Regional Guidelines On Competition Policy such as definition and interpretation, sanction, handling of case, and institutional strengthening of Commission of Business Competition Supervisor. (2) Consititution Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition does not yet have elements contained in the ASEAN Regional Guidelines On Competition Policy in several cases, among others the application of extraterritorial competition law, the appeals body, the cooperation of international regulatory bodies, and sunset clauses method. Key Words: ASEAN Regional Guidelines On Competition Policy, Constitution Number 5 Year 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Business Competition Supervisory Commission.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201850554 . Digilib
Date Deposited:	29 Jun 2018 08:55
Terakhir diubah:	29 Jun 2018 08:55
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31881

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir