PENGATURAN MENDAPATKAN DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN JEPANG

AYU KURNIA, 1412011454 (2018) PENGATURAN MENDAPATKAN DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN JEPANG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (85Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1460Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1461Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Status kewarganegaraan akan menimbulkan berbagai hak bagi seseorang, di antaranya yaitu hak untuk melakukan perbuatan hukum, hak untuk menentukan penundukan diri terhadap yurisdiksi suatu negara dan hak sosial seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Status kewarganegaraan diberikan kepada warga negara berdasarkan kedaulatan suatu negara, akan tetapi kedaulatan suatu negara tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional dan hukum nasional mengenai kewarganegaraan. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa peraturan-peraturan mengenai status kewarganegaraan berdasarkan Convention on Reduction of Statelessness 1961. Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang kewarganegaraan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan jenis penelitian yuridis normatif serta dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guidelines dalam memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional secara khusus diatur dalam Convention on Reduction of Statelessness 1961. Berdasarkan konvensi tersebut status kewarganegaraan dapat diperoleh melalui 4 cara yaitu kelahiran, naturalisasi, perkawinan campuran dan adopsi. Kebijakan proses melalui perkawinan campuran dan adopsi diamanahkan kepada setiap negara dan mewajibkannya memberi status kewarganegaraan berdasarkan persyaratan tertentu atau apabila terdapat ketentuan kehilangan status kewarganegaraan sebelumnya akibat perkawinan campuran atau adopsi. Konvensi ini juga mengatur Sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan yaitu perkawinan campuran, perceraian, legitimasi, pengakuan atau adopsi, naturalisasi, dan bertempat tinggal di negara lain sesuai waktu yang ditetapkan. Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang kewarganegaraan Jepang mengatur bahwasannya status kewarganegaraan akan didapat melalui 4 cara yaitu kelahiran, naturalisasi, perkawinan campuran dan adopsi. Dalam hal kehilangan kewarganegaraan, Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang kewarganegaraan Jepang memberikan kebijakan yang berbeda dalam prosesnya. Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa ketentuan Convention on Reduction of Statelessness 1961 sudah diadopsi Undang- Undang kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang kewarganegaraan Jepang walaupun kedua negara belum meratifikasi konvensi tersebut. Kata Kunci: Kewarganegaraan (Nationality, Citizenship), Komparatif, Naturalisasi, Statelessnes

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201867781 . Digilib
Date Deposited:	02 Jul 2018 04:15
Terakhir diubah:	02 Jul 2018 04:15
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31927

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir