INSTRUMEN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (STUDI DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN)

KURNIAWAN MUHAMMAD NUR, 1412011205 (2018) INSTRUMEN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (STUDI DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (14Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1242Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1243Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa Hanura Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimanakah instrumen hukum dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ? Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (Library research), dan studi lapangan (Field research). Hasil penelitian menunjukan bahwa; Instrumen hukum merupakan alat atau perangkat yang digunakan dalam mengumpulkan peraturan yang pada dasarnya berlaku, diakui dan ditaati oleh warga masyarakat sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat. Di dalam Profil Desa Hanura instrumen hukum BUMDes tercantum dalam Undang-Undang, Peraturan Desa Hanura, Peraturan Menteri Desa, Peraturan Pemerintah, dan aturan pelaksana lainnya. Dengan demikian BUMDes Hanura sudah mempunyai payung hukum yang kuat dalam menjalankan lembaga usaha desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kata Kunci: Intrumen Hukum, Pemberdayaan Ekonomi Lokal, BUMDes.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201891154 . Digilib
Date Deposited:	19 Jul 2018 08:45
Terakhir diubah:	19 Jul 2018 08:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32220

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir