PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PUBLIK PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Perkara Nomor 43/PID.2017/PT.TJK)

MUHAMMAD AMRI ARDAPUTRA SIREGAR, 1522011022 (2018) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PUBLIK PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Perkara Nomor 43/PID.2017/PT.TJK). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (17Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2231Kb)
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2054Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PUBLIK PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Perkara Nomor 43/PID.2017/PT.TJK) OLEH MUHAMMAD AMRI ARDAPUTRA SIREGAR Terdapat perbedaan antara putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang atas nama terdakwa Mukhlis Basri yang semula diperintahkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 1 (satu) bulan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pejabat publik penyalahguna narkotika? dan apakah putusan hakim terhadap pejabat publik penyalahguna narkotika telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017-2018. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam penegakan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara pejabat publik dengan masyarakat biasa, pejabat publik memperoleh rekomendasi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu, disamping itu terdapat perbedaan penjatuhan putusan, Pengadilan Negeri Tanjung Karang memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial dengan dasar bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika sedangkan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang salah menerapkan hukum sebab terdakwa bukanlah pelaku penyalahguna narkotika tetapi seseorang yang memiliki narkotika secara melawan hukum. Tujuan pemidanaan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah sesuai karena untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, namun mengingat terdakwa selaku pejabat negara yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara yang lebih berat. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar bertindak adil dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika, selanjutnya disarankan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana sebaiknya bersifat prospektif untuk mencapai keadilan masyarakat. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pejabat Publik, Narkotika ABSTRACT THE LAW ENFORCEMENT AGAINST PUBLIC OFFICIALS NARCOTICS ABUSERS (A Study on Verdicts Number 43/PID.2017/PT.TJK) BY MUHAMMAD AMRI ARDAPUTRA SIREGAR There is a difference on verdicts issued by Tanjung Karang District Court and Tanjung Karang High Court against defendant Mukhlis Basri; the District Court of Tanjung Karang initially ordered the defendent to undergo medical and social rehabilitation for 1 (one) month, but was canceled by the High Court of Tanjung Karang with a prison sentence for 3 (three) months and a fine of Rp 10,000,000.00 (ten million). The problems in this research are formulated as follows: how is the implementation of law enforcement against public officials narcotics abusers? and has the judge's decision against the public officials narcotics abusers appropriated with the purpose of the criminal conduct? This research applied normative and empirical approaches. The data sources were obtained through literature study and field interviews with selected participants; this research was conducted from 2017 to 2018. The results revealed that there were differences in law enforcement between public officials and ordinary people when dealing with narcotics cases, such as: public officials are recommended to undergo rehabilitation from the Integrated Assessment Team, in addition, the differences occured in the imposition of the verdicts where the District Court of Tanjung Karang ordered the defendant to undergo medical and social rehabilitation with the basis that the defendant is a narcotics abuser while the High Court of Tanjung Karang declared that the District Court has improperly applied the law because the defendant is not a narcotics abuser but a person who owns the narcotics illegally. The objective of criminal prosecution run by Tanjung Karang High Court was appropriate as it has tried to give deterrent effect to the defendant, and the fact that the defendant was a public official who should be a good role model would increase impose the number of the sentences. It is suggested that the law enforcement officers to act fairly in handling cases of narcotics abuse, and the judges' verdicts should be prospective to reach community justice. Keywords: Law Enforcement, Public Officials, Narcotics

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	201828474 . Digilib
Date Deposited:	23 Jul 2018 08:06
Terakhir diubah:	23 Jul 2018 08:07
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32253

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir