ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.)

M. RAKA RAMADHAN, 1412011227 (2018) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (18Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (595Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (596Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelaku mengoperasikan kapal di wilayah pengelolaan perikanan tanpa surat izin penangkapan ikan berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, diancam pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tetapi faktanya pelaku hanya dipidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim belum maksimal sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah: Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan dalam Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.? Apakah pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan dalam Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK. sesuai dengan kepastian hukum? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan secara yuridis adalah tepenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pertimbangan filosofis adalah pidana yang dijatuhkan merupakan bentuk pembinaan terhadap terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar tidak melakukakan tindak pidana perikanan di kemudian M. Raka Ramadhan hari. Pertimbangan sosiologis adalah hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem laut, merugikan pemerintah Provinsi Lampung dan menimbulkan keresahan nelayan tradisional. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kekhilafannya serta belum pernah dihukum. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan telah memenuhi kepastian hukum karena meskipun belum ada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim dalam menjatuhkan tindak pidana perikanan hendaknya tidak menggunakan teori pendekatan seni dan intuisi, tetapi lebih mengedepankan teori keseimbangan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi keadilan bagi pelaku dan kepentingan masyarakat. Hakim yang menangani tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan hendaknya lebih optimal menjatuhkan pidana untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana Mengoperasikan Kapal, Surat Izin Penangkapan Ikan

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201811597 . Digilib
Date Deposited:	30 Jul 2018 01:59
Terakhir diubah:	30 Jul 2018 01:59
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32343

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir