PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI PROVINSI LAMPUNG

TAUFIQ HIDAYAT , 1412011418 (2018) PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI PROVINSI LAMPUNG. UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS HUKUM.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (10Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (589Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (590Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 24 (1) Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen. Inspektorat daerah melakukan, pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimana SKPD itu sendiri terkadang masih belum bekerja secara maksimal sebagaimana dengan semestinya. Permasalahannya adalah: (1) Bagaimanakah Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Di Provinsi Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Internal Pemerintah di Provinsi Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustakaan dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Inspektorat Daerah Provinsi Lampung sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dalam perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan, dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Daerah di bidang pengawasan. (2) Berbagai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat adalah masalah keterbatasan anggaran, kurangnya data fisik lapangan, kurangnya koordinasi antara lembaga dan instansi/dinas, dan terbatasnya sumber daya manusia/auditor. Diharapkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus terus melakukan perubahan dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya agar terwujudnya pemerintahan yang baikdan pemerintahan yang bersihserta meningkatkan kualitas untuk mewujudkan hasil pengawasan yang semakin baik. Kata Kunci: Inspektorat, Pengawasan ABSTRACT Government Regulation Number 79 Year 2005 Concerning Guidance of Guidance and Supervision of Local Government Implementation, Article 24 (1) Supervision on government affairs in the regions is implemented by the Government Internal Supervisory Apparatus in accordance with their functions and authorities. (2) The Government Internal Supervisory Apparatus as referred to in paragraph (1) shall be the Inspectorate General of the Department. The regional inspectorate conducts, supervises the Regional Device Work Unit in which the regional apparatus unit itself sometimes still does not work optimally as it should. The problems are: (1) How is the Role of Regional Inspectorate as a Government Internal Supervisory Apparatus in Lampung Province? (2) What factors are inhibiting the Role of Regional Inspectorate in the Government's Internal Control in Lampung Province? The problem approach used is juridical normative and empirical. The type of data used is primary data, and secondary data. Data collection was done by library study and field study and then analyzed qualitatively. Based on the result of the research, it is known that: (1) Regional Inspectorate of Lampung Province as Internal Supervisory Officer of Local Government has role in program planning of supervision, policy formulation and facilitation of supervision, examination, investigation, examination and assessment of supervisory duties, by the head of the Region in the field of supervision. (2) The various obstacles encountered in the implementation of supervision by the Inspectorate are budget constraints, lack of physical data of the field, lack of coordination between institutions and agencies / agencies and limited human resources/auditors. It is expected that the Internal Supervisory Authority of the Government should continue to make changes and maximize the basic duties and functions as appropriate for the realization of good governance and clean governance as well as improving the quality to realize better supervision results. Keywords: Inspectorate, Supervision

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201850208 . Digilib
Date Deposited:	30 Jul 2018 04:43
Terakhir diubah:	30 Jul 2018 04:43
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32355

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir