EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA

SANDI IRAWAN , 1412011396 (2018) EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (7Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1466Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1467Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak awal mula terbentuknya Panwaslak pada pemilu 1982 hingga sekarang. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, data primer adalah peraturan perundang-undangan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi lembaga pengawas pemilu banyak mengalami perubahan menuju penguatan Bawaslu baik dari kelembagaannya maupun dari kewenanganmya. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satunya kewenangan eksekutorial, penguatan paling konkret atas eksistensi Bawaslu sebagai badan pemutus yang sejak lama diminta dan bisa dikatakan bahwa Bawaslu merupakan lembaga setengah peradilan. Namun, penguatan kewenangan saja tidak cukup. Kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu. Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu, Pemilihan Umum abstract Writing this thesis aims to describe how the existence of Election Supervisory Board in the implementation of elections in Indonesia since the beginning of the formation of the General Election Supervisory Committee in the 1982 elections until now. The research method used to be used is by using the normative approach. Data sourced from primary and secondary data, primary data are data and secondary data which is data generated by law books, works, and documents related to the issues discussed. The result of the research shows that the existence of election supervisory institution has changed significantly towards the strengthening of Bawaslu both from its institution and from its authority. This can be seen in Law No. 7 of 2017, one of which is the authority of executors, the most concrete strengthening of the existence of Bawaslu as a breaking body that has long been requested and it can be said that Bawaslu is a half-judicial institution. However, strengthening of authority alone is not enough. This new authority should be strengthened by Bawaslu's investigation and review capability and access to other institutions capable of tracking electoral offenses. Keyword: Keywords: Election Supervisory Agency, General Election.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201856053 . Digilib
Date Deposited:	02 Aug 2018 06:26
Terakhir diubah:	02 Aug 2018 06:26
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32506

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir