ANALISIS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA CYBERPORNOGRAPHY DI PROVINSI LAMPUNG Studi kasus 09/PID.SUS/2014/PN.TK DAN 106/PID.SUS/2017/PN.KOT

DARIUS DARMANTA SURBAKTI, 1412011088 (2018) ANALISIS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA CYBERPORNOGRAPHY DI PROVINSI LAMPUNG Studi kasus 09/PID.SUS/2014/PN.TK DAN 106/PID.SUS/2017/PN.KOT. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (180Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1449Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1349Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pesatnya perkembangan sains dan teknologi berdampak juga pada perkembangan hukum. Perkembangan hukum yang relatif lambat dan relatif stabil pada saat ini sehingga beberpa permasalahan hukum terkadang belum terselesaikan secara adil dan bijaksana. Hal ini menimbulkan cara pandang (paradigm) di masyarakat berbeda-beda sehingga menimbulkan persepsi tindakan, berfikir dan pola kehidupan masyarakat. Penyalahgunaaan media merupakan perbuatan melawan hukum. Ancaman pidana Pada Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 45 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi Permasalahanpenelitian ini adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim pidana dalam perkara Tindak Pidana CyberpornogrphyNomor Perkara : 09/Pid.B/2014/PN.TK dan 106/Pid.B/2017/PN Kot. Bagaimankah Penerapan hukum dalam pemidanaan dalam putusan Hakim dalam tindak pidana cyberpornography Nomor Perkara : 09/Pid.B/2014/PN.TK dan 106/Pid.B/2017/PN Kot. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Hakim Pengadilan NegeriKota Agung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil Penelitian dan pembahasan analisis pemidanaan pada Putusan Studi Putusan 09/Pid.Sus/2014/Pn.Tk dan 106/Pid.Sus/2017/Pn.Kot adalah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan Dalam dasar pertimbanganhakim terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, melahirkan teori ketiga yaitu teori gabungan yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya, maupun pada semua unsur yang ada. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.00.- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar ,maka dengan pidana kurungan selama 2 bulan/ lebih. Dengan halnya proses pempidanan penjara diputuskan oleh hakim adalah seperdua dari ancaman maksimum yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni pidana paling lama 6 tahun. Bahwa hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa tergolong ringan mengingat kerugian terhadap terdakwa kepada korban sangat besar. Dapat dsimpulkan bahwa hakim memberikan teori yang menganut teori gabungan dalam mentukan dasar pertimbangan hakim begitupun dalam penerapan hukum pidana materil pada kasus cyberpornographydalam Putusan 09/Pid.Sus/2014/Pn.Tk dan 106/Pid.Sus/2017/Pn/Kot telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam perkembangan jaman moderen saat ini media online semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, oleh karena itu kasus Cyberporngraphy disarankan upaya preventif pada di dunia pendidikan, serta aktif mensosialisasikan pengertian dan fungsi UU ITE dan juga peran penting dalam keluarga memberikan pengawasan. Tindakan yang membuat Efek jera terhadap pelaku khususnya Cyberpornography maka dilaksanakan hukuman maksimum pada pelaku. Kata Kunci : Pemidanaan, Putusan Hakim, Cyberpornography. AN ANALYSIS ON COURT DECISION AGAINST CYBERPORNOGRAPHY CRIME IN LAMPUNG PROVINCE (CASE STUDY 09/PID.SUS/2014/PN.TK DAN 106/PID.SUS/2017/PN.KOT) The rapid development of science and technology has also affected the development of law. Legal developments are relatively slow and relatively stable at this time so that some legal problems sometimes have not been resolved fairly and wisely. This raises a paradigm in different societies that leads to perceptions of actions, thinking and patterns of community life. Media abuse is illegal. Criminal Threat In Article 45 of Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 Jo Law no. Article 45 Everyone who fulfills the elements referred to in Article 27 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), or paragraph (4) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Based on this background, the problem of this research is what is the basis of the consideration of the criminal judge in Cyberpornogrphy Crime Case Case Number: 09 / Pid.B / 2014 / PN.TK and 106 / Pid.B / 2017 / PN Kot. How to apply law in punishment in Judge's decision in cyberpornography crime Case Number: 09 / Pid.B / 2014 / PN.TK and 106 / Pid.B / 2017 / PN Kot. This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. Primary data were obtained directly from field research related to the problem studied, ie interviewed by District Court Judge IA TanjungKarang, City Court of Justice and Lecturer of Criminal Law Department of Law Faculty of Lampung University. The results of the study and discussion of the analysis of punishment on Decision Study of Decision 09 / Pid.Sus / 2014 / Pn.Tk and 106 / Pid.Sus / 2017 / Pn.Kot is the basis of judges' consideration in giving the decision In the judge's consideration of the theory of retaliation and objective theory , gave birth to the third theory of combining theory based on the thought that criminal should be based on the purpose of the elements of retaliation and maintaining order in society, applied in combination with emphasize on one of its elements without eliminating other elements, nor on all elements that exist . The judge sentenced the defendant to 3 years imprisonment and a fine of Rp.100.000.00.- (one hundred million rupiah) and if the penalty is not paid, then the imprisonment for 2 months / more. With the jail prison process decided by the judge is one half of the maximum threat in accordance with Article 27 paragraph (1) of the Law of ITE Jo Article 45 paragraph (1) of the ITE Law, which is a maximum of 6 years. That the punishment given by the judge to the defendant was classified as light considering the loss to the defendant was very large. It can be concluded that the judges provide a theory that embraces the combined theory in the formation of the judge's judicial consideration as well as in the application of material criminal law in the case of cyberpornography in Decision 09 / Pid.Sus / 2014 / Pn.Tk and 106 / Pid.Sus / 2017 / Pn / Kot. in accordance with applicable legal norms. In the current era of modern media online media more easily accessible by the public, therefore Cyberporngraphy cases suggested preventive efforts in the world of education, as well as actively socialize understanding and function UU ITE and also important role in the family provide supervision. Actions that make deterrent Effects against the perpetrator especially Cyberpornography then implemented maximum punishment on the perpetrator. Keywords:Criminal Judgment, Judge's Decision, Cyberpornography.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201827679 . Digilib
Date Deposited:	07 Aug 2018 07:37
Terakhir diubah:	07 Aug 2018 07:37
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32690

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir