YOLANDA MARGARETHA SILAEN , 1316021088 (2018) DESENTRALISASI FISKAL SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH (Studi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (85Kb) | Preview |
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2157Kb) |
||
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2158Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Desentralisasi Fiskal menginginkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah. Meskipun pada tahap awal pemerintah pusat tidak langsung melepaskan daerah, pemerintah pusat masih memberikan bantuan berupa dana perimbangan yang sangat besar kepada daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanjan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penyebab belum masuk ny Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara dalam kategori mandiri sebelum dan sesudah otonomi daerah dari desentralisasi fiskal, dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah kemampuan keuangan daerah. Penelitian ini berbentuk survey atas data sekunder yang mengambil lokasi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan data perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara sebelum dan sesudah otonomi daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif yang selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa rasio yaitu, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis deskriptif secara umum menunjukkan ketidakmampuan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) disebabkan masih kurangnya kurangnya efisiensi dalam merealisasikan sector-sektor pendapatan sebagai sumber PAD dan tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Kata kunci: otonomi daerah, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio pertumbuhan. ABSTRACT Fiscal Decentralization wants to reduce dependence on the central government, so as to achieve regional independence. Although at the initial stage the central government did not directly release the regions, the central government still provided assistance in the form of very large balancing funds to the regions to meet various regional expenditure needs. This study aims to find out the causes that have not been included in Central Lampung Regency and North Lampung Regency in the independent category before and after regional autonomy from fiscal decentralization. In this study the focus is on regional financial capacity. This research is in the form of a survey of secondary data that takes place in Central Lampung Regency and North Lampung Regency using data from the calculation of Regional Budget (APBD) of Central Lampung Regency and North Lampung Regency before and after regional autonomy. The analytical method used in this study is descriptive and quantitative analysis methods which are then analyzed using several ratios namely, independence ratio, fiscal decentralization degree ratio and growth ratio. The results of the descriptive analysis generally show the inability of Central Lampung Regency and North Lampung Regency to manage local revenue (PAD) due to the lack of efficiency in realizing income sectors as a source of PAD and high dependence on government assistance. Keywords : regional autonomy, independence ratio, degree of fiscal decentralization ratio, growth ratio. ABSTRAK
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | > H Social Sciences (General) > HV Social pathology. Social and public welfare |
Program Studi: | Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan |
Pengguna Deposit: | 201868980 . Digilib |
Date Deposited: | 10 Aug 2018 02:13 |
Terakhir diubah: | 10 Aug 2018 02:13 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32772 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |