PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Redo Noviansyah, 1622011068 (2018) PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (54Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1529Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1328Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP memberikan ketentuan mengenai nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, dengan mengajukan permasalahan yaitu Bagaimanakah penegakan hukum penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan apakah yang menjadi faktor penghambat penegakkan hukum penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan normatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan data sekunder yaitu data yang berasal dari Undang-Undang, artikel, dan jurnal. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa tidak diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam beberapa putusan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang menunjukkan bahwa sangat sulit nya kepolisian dan kejaksaan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, disamping merupakan otoritas kehakiman. Selain itu apabila diterapkan bisa berbahaya, karena bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kriminal yang kemudian ditoleransi peraturan dimaksud dengan dalih tindak pidana ringan (tipiring) ) karena kerugian yang diderita korban tidak melebihi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Penulis memberikan saran agar Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Hakim dalam dalam memutus perkara mempertimbangkan besaran nilai barang atau barang yang dicuri di bawah Rp 2.500.000.00, dan segera dilakukan Pemeriksaan Acara Cepat dan penanganan perkara tersebut dan mengedepankan penyelesaian perkara di luar persidangan dan mengedepankan restorative justice. Kata kunci : Penegakkan Hukum; Perma; Tindak Pidana Ringan. THE IMPLEMENTATION OF LAW OF THE REGULATION OF THE SUPREME COURT REGULATION NUMBER 2 YEAR 2012 REGARDING THE LIMITATION OF LIMITATION OF LITERARY CRIMINAL ACTION AND NUMBER OF FUNDS IN Criminal Code Regulation of the Supreme Court Number 2 Year 2012 on Adjustment of Limit Criminal Act and Amount of Penalty in the Criminal Code provides provisions on the value of goods or money which is the object of theft, fraud, embezzlement, and staking matters not more than Rp 2,500,000.00. How is law enforcement of the application of Supreme Court Regulation Number 2 Year 2012 regarding the adjustment of the limitation of minor crime and the amount of penalty in the Criminal Code and what is the inhibiting factor of law enforcement of Supreme Court Regulation Number 2 Year 2012 on the adjustment of the limitation of minor crime and the amount of penalty in the Criminal Code. This research uses empirical and normative law research. The data used are primary data that is data obtained directly through interviews and secondary data ie data derived from the Act, articles, and journals. Data analysis used is qualitative data analysis. The result of the research and discussion that the absence of Supreme Court Regulation Number 2 Year 2012 in several decisions in the Tanjungkarang District Court shows that it is very difficult for the police and prosecutors to apply the Supreme Court Regulation, in addition to the judicial authority. In addition, if applied, it can be dangerous, because it is not impossible to be utilized by irresponsible parties to commit criminal action which then tolerated the regulation with the pretext of minor crime (tipiring)) because the losses suffered by the victim do not exceed Rp 2,500,000 (two million five hundred rupiah). The authors advise that the application of the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012, the Judge in deciding cases to consider the amount of goods or goods stolen under Rp 2.500.000.00, and immediately conducted a Quick Event Examination and handling of the case and put forward the settlement of cases outside the trial and promoting restorative justice. Keywords: Law Enforcement; Perma; Mild Crimes.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	201895826 . Digilib
Date Deposited:	14 Aug 2018 06:31
Terakhir diubah:	14 Aug 2018 06:31
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32831

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir