TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada PT Bunda Asni Prima Kota Bandar Lampung)

SITI HANYFA, 1412011404 (2018) TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada PT Bunda Asni Prima Kota Bandar Lampung). UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS HUKUM .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (17Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1755Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1756Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penyelenggara Ibadah Haji oleh Biro Perjalanan Haji melayani jamaah haji secara khusus yang mengedepankan kepentingan jamaahnya. Perjanjian pendaftaran ibadah haji antara Biro Perjalanan Ibadah Haji dengan calon jamaahnya dikategorikan sebagai perjanjian jasa. PT Bunda Asni Prima pada 4 tahun terakhir mengalami kerugian karena jamaah haji tidak menjalani prestasi sesuai perjanjian yang disepakati, PT Bunda Asni Prima juga memiliki kekurangan karena tidak terpenuhinya kuota haji saat keberangkatan ibadah haji. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah hak dan kewajiban PT Bunda Asni Prima terhadap jamaah haji, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan PT Bunda Asni Prima tidak memenuhi kuota dan bagaimanakah perlindungan hukum antara PT Bunda Asni Prima dan jamaah haji dalam melaksanakan perjanjian. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan secara deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Pengumpulan data diadakan dengan penelitian kepustakaan, dokumen, wawancara dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PT Bunda Asni Prima cakap menurut hukum yaitu memiliki izin resmi berupa Surat Keputusan Menteri Agama RI No. C-16665 HT.01.01.TH 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas bahwa pada Perjanjian pendaftaran ibadah haji khusus yang dibentuk oleh pihak PT Bunda Asni Prima berkewajiban untuk melayani jamaah haji secara khusus dan jamaah haji berkewajiban untuk melunasi biaya perjalanan haji. Hal ini telah sesuai dalam peraturan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Keputusan Menteri Agama RI No. 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah No. D/348 Tahun 2003. Dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban terdapat Faktor-faktor yang menyebabkan PT Bunda Asni Prima tidak memenuhi kuota dikarenakan finansial yang tidak memadai, faktor lanjut usia karena kondisi kesehatan fisiknya menurun dan adanya daftar tunggu/waiting list. Perlindungan hukum bagi PT Bunda Asni Prima karena jamaah haji tidak membayar lunas biaya keberangkatan haji adalah melalui mekanisme litigasi yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, jamaah haji dapat membatalkan keberangkatan hajinya melalui prosedur pembatalan yang berlaku, jika adanya penyimpangan dan permintaan pembatalan ditolak maka PT Bunda Asni Prima dapat dikenakan sanksi administrasi oleh menteri berupa peringatan tertulis, pencabutan izin penyelenggaraan berdasarkan Pasal 51 PP No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Kata Kunci: Perjanjian, Penyelenggaraan, Ibadah Haji Khusus

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201831336 . Digilib
Date Deposited:	14 Aug 2018 08:35
Terakhir diubah:	14 Aug 2018 08:35
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32833

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir