PENGATURAN BIDANG PELAYANAN PUBLIK LALU LINTAS (Studi Kota Bandar Lampung)

FAHMAN MUNDACA, 1342011066 (2018) PENGATURAN BIDANG PELAYANAN PUBLIK LALU LINTAS (Studi Kota Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (87Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1205Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1086Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Banyaknya tugas-tugas Pemerintah yang dilakukan oleh para aparatnya telah di atur dalam Ketentuan Peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tidak akan mencapai tujuannya bila ketentuan peraturan yang tertulis itu harus dilakukan dengan kaku. Hukum yang baik bukanlah merupakan suatu norma yang tertulis dengan indahnya dalam suatu buku tetapi apa yang dilakukan oleh petugas termasuk kebijakan yang harus di perbuat guna mengatasi masalah yang sedang terjadi, professional petugas di tuntut untuk bertindak guna menerapkan hukum sehingga dapat berjalan secara efektif. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia bidang pelayanan public lalu lintas kota Bandar Lampung dan faktor apakah yang menghambat pelaksanaan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia bidang pelayanan public lalu lintas kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang di gunakan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Normatif dan empiris.Sumber data terdiri dari data skunder dan primer.Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data sistematis data.Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kepolisian Republik Indonesia bidang pelayanan public lalu lintas kota Bandar Lampung telah memberikan beberapa kebijakan, antara lain dalam bidang angkutan barang khusus, pemberian Surat Izin Mengemudi, Pelaksanaan izin trayek, tugas gabungan, angkutan yang tidak layak pemberian prioritas pengangkutan, pemakaian helm, yang semua kebijakan di berikan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang di berikan telah memenuhi semua prosedur yang telah ada. Masih adanya factor penghambat kebijakan kepolisian Republik Indonesia bidang pelayanan public lalu lintas kota Bandar Lampung.antara lain kurangnya sumber daya manusia yang berani mengambil resiko akibat kebijakan tersbut. Disiplin loyalitas terhadap atasan, terjadinya multitafsir terhadap ketentuan Undang-undang dan peraturan dijalan raya, adanya egoargonisasi terhadap petugas di jalan raya. Kata kunci: Pengaturan Bidang, Pelayanan Publik, Lalu Lintas REGULATION OF PUBLIC SERVICE TRAFFIC (Study of the city of Lampung) The big number of governmental tasks performed by the provincial officers has been regulated in the provisions of legislation. The objective will fail to achieve if the written provisions of the rules have to be rigidly applied. A good law is not merely a well written norm of a book but it is more what officials can do including policies application to solve current problems, the professional officers are required to perform action in order to apply the law to work effectively. The problems in this research are formulated as follows: how is the policy implementation of Indonesian National Police of Public Service - Traffic unit of Bandar Lampung? and what are the inhibiting factors of the policy implementation of Indonesian National Police of Public Service - Traffic unit of Bandar Lampung? This research applied normative and empirical approaches. The data sources consisted of secondary and primary data. The data collecting techniques were carried out through library study and field study. The data processing was done using examination of systematic data. Then the data were analyzed qualitatively. The result of the research showed that there were several policies issued by the Indonesian National Police of Public Service - Traffic unit of Bandar Lampung, among others: the regulation of special freight transport, the provision of Driving License, the implementation of route permits, joint duties, the regulation of improper transportation, helmets policy; in which all policies were regulated in accordance with reference to the provisions of the laws and regulations that have met all the existing procedures. There were several inhibiting factors regarding the policy of the Indonesian National Police of Public Service - Traffic unit of Bandar Lampung, included: the lack of human resources who dare to take risks due to the policies above, the disciplinary loyalty to superiors, the occurrence of multiple interpretations of the provisions of the Law and regulations of traffics, the arrogance against the police officers on the roads. Keywords: Field Settings, Public Service, Traffic

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201853801 . Digilib
Date Deposited:	21 Aug 2018 06:38
Terakhir diubah:	21 Aug 2018 06:38
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32955

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir