PERAN LBH BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN PERKARA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana)

SENANG MONIA SILALAHI, 1622011078 (2018) PERAN LBH BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN PERKARA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

	File PDF ABSTRAK.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (68Kb)
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2539Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2144Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Lembaga Bantuan hukum merupakan program bantuan hukum yang diberikan dalam rangka meringankan beban hidup bagi masyarakat yang tidak mampu serta menciptakan keadilan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga non-profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, yang tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan analisis kualitatif, kemudian di ambil kesimpulan secara induktif. Peranan yang dilakukan LBH Bandar Lampung merupakan peranan faktual dimana dalam advokasi perkara penyerobotan tanah LBH Bandar Lampung didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Penyebab terjadinya konflik tanah dilampung adalah faktor ekonomi, Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin oleh LBH Bandar Lampung didasarkan oleh HAM , lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum yang merupakan upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya dimana menyebutkan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan bagi rakyatnya, Bahwa berdasarkan hak-hak yang dimilki rakyat atas tanah di Indonesia, LBH Bandar Lampung yang merupakn lembaga dengan konsetrasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi merasa terpanggil ketika melihat ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini diciderai hak-haknya atas tanah dan faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor masyarakat. Saran yang dapat diberikan yaitu Seharusnya lembaga bantuan hukum Bandar Lampung lebih kuat memperjuangkan kepentingan hukum untuk bisa mencapai peranan yang bersifat peranan ideal yang seharusnya dilakuakn sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem atau peranan normatif. Kata Kunci: Peranan, LBH Bandar Lampung, Penyerobotan Tanah ABSTRACT THE ROLE OF LEGAL AID AGENCY (LBH) BANDAR LAMPUNG IN DEALING WITH A CASE OF LAND DISPUTE (A Study on the Settlement of a Case Viewed from Criminal Law) Legal Aid Agency (Lembaga Bantuan Hukum/LBH) is a program of legal assistance aimed to ease the burden of life for needy society as well as to create justice and protection for civil society. The assistance has a vital role. The legal aid agency is a non-profit agency established to offer free legal assistance for society in need of legal assistance, for society of low economy level, and for those who lack of knowledge regarding law. This research applied normative and empirical approaches. The data sources consisted of primary and secondary data. The data were analyzed qualitatively and concluded inductively. The assistance offered by LBH Bandar Lampung was a factual role where the settlement of land dispute was based on the real event or real social life in the society. The land dispute occured in Lampung was caused by economic factor. The application of legal assistance for the poor by LBH Bandar Lampung was based on Human Rights. The birth of legal assistance act is as a form of state's responsibility in giving the protection for its citizens, as it mentioned that citizens have the rights to live in prosperity both physically and mentally, to pursuing a living, to have a good and healthy environment, and also to receive health services. Concerning the rights of civil society upon the land in Indonesia, LBH Bandar Lampung which is an agency with consentration on Human Rights and Democrasy has been offering assistance since then. In this case the rights of the society upon their land has been ignored; the most dominant inhibiting factor was society factor. It is suggested that the legal aid agency of Bandar Lampung should be more serious to fight against the law interest to achieve the ideal or normative roles which should have been done in accordance with its status in the system. Keywords: Role, LBH Bandar Lampung, Land Dispute

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	> HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	201888423 . Digilib
Date Deposited:	21 Aug 2018 08:26
Terakhir diubah:	21 Aug 2018 08:26
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32969

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir