PENGAWASAN PARTAI POLITIK TERHADAP KADER DI LEGISLATIF (Studi kasus di DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung)

Ekky Julian DS, 1016021048 (2018) PENGAWASAN PARTAI POLITIK TERHADAP KADER DI LEGISLATIF (Studi kasus di DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung). UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (7Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1023Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (934Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Saat ini sistem pemerintahan bergeser kearah menguatnya lembaga legislatif, peluang bagi pengelolaan kekuasaan yang lebih akuntabel terbuka bagi DPR dan harapan membangun pemerintahan dengan check and balances dapat terwujud. Sayangnya amanah reformasi yang memberdayakan DPR malah digunakan untuk mencari keuntungan pribadi dengan penyalahgunaan kekuasaan menghambat fungsi legislatif yaitu Legislasi, Representasi dan Legitimasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap keterwakilan anggotanya di DPRD Provinsi Lampung. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung kec. Rajabasa, kota Bandar Lampung. Teknik sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menetapkan berbagai mekanisme pengawasan yang cukup baik terhadap kadernya duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Pengawasan yang dilakukan PKS berada pada 4 tahapan yaitu 1) PKS memantau dan meninjau setiap orang yang berpotensi sebagai kader, PKS hanya memilih orang-orang dengan kualitas keagamaan dan kapasitas intelektual yang baik. 2) pengawalan kader-kader yang akan melakukan kampanye terhadap masyarakat. 3) Pengawasan partai terhadap kader melalui fraksi yang ada di dewan. 4) Pengawasan partai terhadap kader melalui komunikasi antara Fraksi dan DPW. Kata kunci : Pengawasan, Legislatif , Partai Keadilan Sejahtera

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> JC Political theory
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	201871021 . Digilib
Date Deposited:	24 Aug 2018 06:49
Terakhir diubah:	24 Aug 2018 06:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/33022

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir