KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGATASI ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA, 2005-2014

MITHA DWI UTARI , 1316071034 (2018) KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGATASI ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA, 2005-2014. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (14Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1474Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1475Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia selama kurun waktu 2005-2014. Kebijakan luar negeri ini dijalankan akibat illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia memberikan dampak kerugian bagi kepentingan nasional Indonesia. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan luar negeri, konsep kepentingan nasional, konsep illegal fishing, serta konsep extra ordinary crime. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif; teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2005 hingga 2014 kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi illegal fishing oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia dijalankan atas dasar kepemimpinan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memfungsikan posisinya sebagai pembuat kebijakan lewat perannya sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Kebijakan selanjutnya dijalankan melalui nation state level, dengan menggerakan berbagai institusi/kementrian yang ada, di antaranya ialah angkatan bersenjata khususnya (TNI-AL), Polri, dan institusi lainnya. Kebijakan yang terakhir adalah dalam konteks systematic level; para stakeholder Indonesia berupaya menangani illegal fishing melalui forum/konsorsium internasional yaitu The World Ocean Conference (WOC) tahun 2009 yang dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara dunia sehingga dapat menjadi diplomasi dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Kata Kunci: Kebijakan luar negeri Indonesia, illegal fishing, wilayah perairan Indonesia abstract The purpose of this research is to elaborate Indonesian foreign policy to counter illegal fishing conducted by foreign vessels on Indonesian sea territory in the period of 2005-2014. This foreign policy had been carried out due to illegal fishing by foreign vessels in Indonesian sea territory which had a negative impact for Indonesian national interest. Analytical framework used in this research concluded foreign policy theories, concepts of nation interest, illegal fishing, and extra ordinary crime. This research uses descriptive qualitative research method. Data collection technique used in this research are the study of literature documents and archival records. Analysis technique used in this research is qualitative data. The results of this study indicates that, in the period of 2005-2014, Indonesian foreign policy had been used officially to counter illegal fishing done by foreign vessels on the Indonesian sea territory under President Susilo Bambang Yudhoyono’s (SBY) regime by utilizing his potition as policy maker through his role as both national leader and goverment leader. Next policy was run through national state level, by the movement of various institution or ministry, such as Indonesian Navy Military Forces, the Indonesian National Police, and other institutions. Last policy was at in systematic level context. Indonesian stakeholders have been trying to counter illegal fishing through forum/international consortium called The World Ocean Conference (WOC) in 2009, attended by delegates from countries in the world. It had been and will be a diplomatic effort to early protect Indonesian sea territory. Keyword : Indonesia foreign policy, illegal fishing, Indonesia sea area

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> JZ International relations > KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Komunikasi
Pengguna Deposit:	188428527 . Digilib
Date Deposited:	26 Sep 2018 07:55
Terakhir diubah:	26 Sep 2018 07:55
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/33209

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir