THE LEGAL POLICY IN REGISTERING RIGHT SWITCHOVER RELATED TO PAYMENT OF FEE OF LAND AND BUILDING RIGHT ACQUISITION KEBIJAKAN HUKUM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ANOF FRIANZAH, 1222011048 (2014) THE LEGAL POLICY IN REGISTERING RIGHT SWITCHOVER RELATED TO PAYMENT OF FEE OF LAND AND BUILDING RIGHT ACQUISITION KEBIJAKAN HUKUM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (77Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (49Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DEPAN.pdf

Download (14Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf

Download (5Mb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (5Mb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PERNYATAAN.pdf

Download (2368Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (32Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (33Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PERSEMBAHAN.pdf

Download (44Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (145Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (482Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (116Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (328Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (96Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (15Kb) | Preview

Abstrak

Land registration is an important matter in land administration for securing a person’s right on land and building to realize orderliness of land administration. Land administration orderliness can be realized when the land administration service is improved. The problem statement in this thesis was that why National Land Agency (or BPN) publiched legal policy Number 5/SE/IV/2013 about Registration of Land Owning Right or Registration of Land Owning Right Switchover related to the Exercise of Act Number 28 in 2009 about Regional Taxation and Retribution, and how did the implication of this National Land Agency’s legal policy. This research used normative and empirical jurisdiction approaches. The normative jurisdiction approach used materials from primary law, secondary law, and tertiary law related to the Legal policy of National Land Agency in registration of land owning right switchover related to fee payment of BPHTB. The empirical jurisdiction approach was used to conduct study in four District/Municipal Land Offices in Lampung province. The results showed that the legal policy of National Land Agency in improving service speed in land administration by publishing Official Letter of National Land Agency Number 5/SE/IV/2013 about registration of land owning right or registration of land owning right switchover related to exercise of Act Number 28 in 2009 about regional taxation and retribution. This legal policy of National Land Agency did not require validation process or examination of evidence or invoice of BPHTB payment to Regional Income Office (Dispenda) with a purpose to make the registration easier. This policy was published as a response to public complaint on BPHTB that consumed a lot of time so that it hampered process of certificate of land owning right switchover issuance. The researcher recommends government to publish a binding regulation between National Land Agency and District/Municipal governments about the exercise of registration of land owning right switchover related to BPHTB payment and Regional Income Office (Dispenda) should make a standard procedure on the BPHTB taxation. Keywords : Registration, Land, Right Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting dalam pengadministrasian tanah guna untuk mengamankan hak-hak seseorang atas tanah dan demi terwujudnya ketertiban administrasi pertanahan. Ketertiban dalam keadministrasian pertanahan tersebut dapat terwujud apabila dalam pelayanannya tercipta peningkatan pelayanan pertanahan. Permasalahan dalam tesis ini adalah Mengapa diterbitkannya Kebijakan Hukum BPN Nomor : 5/SE/IV/2013, tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan bagaimanakah implikasi Kebijakan BPN tersebut. Metode pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Kebijakan Hukum BPN dalam pendaftaran peralihan hak berkaitan dengan pembayaran BPHTB. Pendekatan secara yuridis empiris, dengan melakukan penelitian pada empat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, Kebijakan Hukum BPN dalam meningkatkan percepatan pelayanan dibidang pertanahan adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran BPN Nomor. 5/SE/IV/2013 tentang pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah terkait dengan pelaksanann Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan hukum BPN tersebut tidak mempersyaratkannya proses validasi atau pengecekan tanda bukti setoran pembayaran BPHTB kepada Dispenda dengan maksud agar pelayanan di bidang pertanahan tidak terhambat karena dipersyaratkan pengecekan tanda bukti setoran pembayaran BPHTB pada kegiatan Pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah. Hal ini dikarenakan keluhan dari masyarakat mengenai BPHTB yang memakan waktu lama, sehingga menghambat proses penerbitan sertipikat peralihan hak atas tanah. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah segera menerbitkan peraturan yang mengikat antara BPN dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan pendafataran peralihan hak atas tanah yang berkaitan dengan pembayaran BPHTB dan kepada Dispenda harus membuat standar baku dalam pengenaan pajak BPHTB. Kata kunci : Pendaftaran, tanah, hak

Tipe Karya Ilmiah: Tesis (Masters)
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
A General Works = Karya Karya Umum > Karya Karya Umum = 000
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Depositing User: A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited: 29 Sep 2014 01:51
Last Modified: 29 Sep 2014 01:51
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/3348

Actions (login required)

View Item View Item