KOMANG JAKA FERDIAN, 1016021061 (2014) THE PANCASILA LEADERSHIP OF THE HEADMAN OF TANJUNG REJO VILLAGE IN HANDLING THE TRANSMIRGANT’S LAND CERTIFICATE KEPEMIMPINAN PANCASILA KEPALA DESA TANJUNG REJO DALAM PENANGANAN SERTIFIKAT TANAH WARGA TRANSMIGRASI. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (15Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (21Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (43Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (942Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (928Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SURAT PERNYATAAN.pdf Download (1169Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (78Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (23Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (16Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR GAMBAR.pdf Download (17Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (62Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (142Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (64Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB IV.pdf Download (59Kb) | Preview |
|
File PDF
BAB V.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1899Kb) |
||
|
File PDF
BAB VI.pdf Download (30Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (19Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Transmigration is a people movement from one area to another area which make people live more prosperous. One of the transmigration swakarsa mandiri programs are located in Tanjung Rejo village. According to constitusion No. 29 year 2004 about transmigration section 15 article 1, every people who follows transmigration swakarsa mandiri must be given a residence area with the proprietary rights. But in fact, the transmigrants in Tanjung Rejo village from the begining they lived until May 2014 they don’t have the proprietary right yet from the land they owned. The objective of this research is to know the Pancasila Leadership of the Headman of Tanjung Rejo Village in Handling the Transmirgant’s Land Certificate. This research is qualitative research. The result of this research showed that the land distribution which have been devided by the village apparatus were not base on the land historical of the village. This problem caused a matter in placing the transmigrant. The transmigrant is situated in the society’s area who have had the land certificate, so BPN find the difficulties to make the transmigrant’s land certificate since it will make double land certificate. The all of transmigrant in Tanjung Rejo village have not get their land certificate yet. The only identity papers which is given for the transmigrant and it has not been knew the legality yet, so the transmigrant always feel insecure with the chases from the real owner of the land. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang tujuannya mensejahterakan masyarakat. Salah satu program transmigrasi swakarsa mandiri terdapat di Desa Tanjung Rejo. Menurut pada UU No. 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga yang mengikuti transmigrasi swakarsa mandiri harus diberikan lahan tempat tinggal dengan status hak milik. Namun pada kenyataannya para transmigran di Desa Tanjung Rejo dari pertama mereka menempati lahan tempat tinggal sampai Mei 2014 belum semua warga memiliki sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kepemimpinan Pancasila Kepala Desa Tanjung Rejo dalam Penanganan Sertifikasi Tanah Warga Transmigrasi. Tipe penelitian dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif. Hasil penelitian, mengungkapkan bawasanya dalam pembagian tanah yang dilakukan oleh pihak desa tidak merujuk pada riwayat tanah yang dimiliki oleh desa. Masalah tersebut mengakibatkan kesalahan dalam penempatan warga transmigrasi. Warga transmigrasi ditempatkan di tanah warga yang sudah memiliki sertifikat sehingga BPN sulit untuk mengeluarkan sertifikat warga transmigrasi karena nantinya akan menimbulkan double sertifikat. Warga transmigrasi di Desa Tanjung Rejo secara keseluruhan belum memiliki sertifikat hak kepemilikan atas tanah. Mereka hanya diberikan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang belum diketahui kekuatan hukumnya sehingga mereka merasa waswas akan adanya tindakan pengusiran yang dilakukan warga asli.
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | |
Program Studi: | Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan |
Pengguna Deposit: | UPT Perpustakaan Unila |
Date Deposited: | 29 Sep 2014 04:40 |
Terakhir diubah: | 29 Sep 2014 04:40 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/3633 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |