Imam Budianto, 0842011022 (2014) PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN TIDAK MAMPU PADA RS URIP SUMOHARJO DI KOTA BANDAR LAMPUNG. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (49Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (45Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER LUAR.pdf Download (11Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (124Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (129Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (47Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (62Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (90Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (88Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (83Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (120Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (184Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (157Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (197Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (82Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (130Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Kesehatan adalah hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 29 H yang menyebutkan bahwa “...Setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan” dengan dikeluarkannya amandemen ini maka pelayanan kesehatan masuk dalam konstitusi negara dan juga untuk pertama kalinya negara menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak dari setiap warga negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pengelola negara. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Adapun penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Sehingga menurut UU Kesehatan, pelaksanaan pelayanan kesehatan harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibandingkan dengan kepentingan lainnya Penelitian ini berupaya mengungkapkan permasalahan mengenai aspekaspek yuridis empiris tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bandar Lampung. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara dan mengumpulkan informasi terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Rumah sakit sebagai sarana pelaksanaan pelayanan kesehatan dan tetap memperhatikan fungsi sosialnya, yaitu dengan menyediakan fasilitas untuk merawat pasien yang tidak mampu sekurang – kurangnya 25 % dari kapasitas tempat tidur yang tersedia. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu itu sendiri dilakukan dengan cara memberikan keringanan biaya baik dari segi biaya pelayanan kesehatan, biaya rawat inap maupun dalam hal pemberian obat. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien yang tidak mampu merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit swasta yang ada di Indonesia, yang merupakan ikatan moral dan etika dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang tidak mampu/warga miskin untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang merata dan menyeluruh secara optimal. Diharapkan dalam kedepannya pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di rumah sakit swasta di Kota Bandar Lampung tidak lagi terjadi hal nondiskriminatif antara warga yang mampu dengan warga yang tidak mampu dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan serta dibutuhkan saling koordinasi antara instansi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan pihak rumah sakit swasta agar dalam memberikan pengawasannya berupa pemantauan kinerja rumah sakit swasta dalam menjalankan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu dapat berjalan sesuai yang diharapkan berdasarkan undang – undang yang berlaku. Kata kunci : Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, Pasien Tidak Mampu, Pada RS Urip Sumoharjo ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS Health is a constitutional right as stipulated in the Amendment Act 29 of 1945 section H which states that “...every citizen is entitled to health care” with the issuance of this amendment, the health services included in the state constitution and also for the first time the country declared that the health is the right of every citizen to be implemented by the government as the country manager. Under Article 49 of Law no. 36 Year 2009 on health noted that the government , local governments , and communities responsible for delivering health efforts . The organization of health services conducted responsibly , safe, quality , and equitable and non-discriminatory . Therefore, according to the Health Act , the implementation of health care aid should prioritize the safety of the lives of patients in comparison with other interests The study reveals the problems of the juridical aspects of the empirical implementation of Health Care Patients Not Capable In Private Hospital in the city of Bandar Lampung . Juridical empirical observations carried out by means of interviews and collect information on those who are considered to know the problems associated with the implementation of Health Care Patients Not Capable In Private Hospital in the city of Bandar Lampung . Based on this research known that hospital as a means of implementing health care must consider the social function , namely by providing the facilities to care for patients who are less capable of at - least 25 % of available bed capacity. Implementation of health services for people who can not itself be done by way of providing relief from the cost both in terms of health care costs, hospitalization costs and in terms of drug delivery. In Indonesia , which is a moral and ethical bond of hospital patients , especially in helping the less fortunate / poor people to meet the demand for health services so as to realize the degree of equitable and comprehensive health optimally . It is expected in the future implementation of health care patients can not afford a private hospital in the city of Bandar Lampung is no longer the case that non-discriminatory between citizens who can not afford health care in terms of implementation and required mutual coordination between agencies Bandar Lampung City Health Office with the home private hospitals in order to provide oversight of performance monitoring in the form of private hospital in running health care patients are not able to run as expected under the law applicable. Keywords : Implementation of Health Care , Patient Underprivileged , In RS Urip Sumoharjo
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 831155 . Digilib |
| Date Deposited: | 06 Oct 2014 04:16 |
| Terakhir diubah: | 06 Oct 2014 07:21 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/3731 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
