RISSA AFNI MARTINOUVA, 1222011075 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP PENYELENGGARA PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL. Masters thesis, Universitas Lampung.
|
Text
ABSTRACT.pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (9kB) | Preview |
|
|
Text
COVER DALAM.pdf Download (18kB) | Preview |
|
|
Text
MENYETUJUI.pdf Download (416kB) | Preview |
|
|
Text
MENGESAHKAN.pdf Download (407kB) | Preview |
|
|
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (71kB) | Preview |
|
|
Text
MOTO.pdf Download (6kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (9kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (92kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (23kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (13kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (14kB) | Preview |
Abstract
Peraturan pengobatan tradisional sebagai perangkat hukum kesehatan. Perangkat hukum kesehatan dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat selaku pasien. Permasalahan penelitian ini adalah jenis perjanjian apa yang digunakan antara pasien dan penyelenggara pengobatan tradisional, apa yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak dan apakah peraturan pengobatan tradisional telah melindungi pasien dan penyelenggara pengobatan tradisional. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis jenis perjanjian pengobatan tradisional, hak dan kewajiban dan peraturan yang melindungi antara pasien dan penyelenggara pengobatan tradisional. Penelitian mengenai perlindungan hukum pasien dengan mengkaji Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggara Pengobatan Tradisional (Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VII/2003), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan peraturan undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Perjanjian pengobatan tradisional dikualifikasikan dalam perjanjian pemberian pertolongan/perjanjian pemberian jasa-jasa tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata. Hak dan kewajiban pasien sebagai konsumen serta hak penyelenggara pengobatan tradisional tidak tercantum pada Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 dan UU No. 36 Tahun 2009 namun dapat dikonstruksikan seperti yang dirumuskan Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 8 Tahun 1999. Peraturan pengobatan tradisional melindungi dengan cara memberikan tindakan administratif berupa pengawasan dan sanksi pidana. Kepada pihak pengobat tradisional agar patuh terhadap Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 dan UU No. 36 Tahun 2009 sebagai tuntunan terhadap tindakan pengobatannya secara hukum. Kepada pasien hendaknya mengetahui pengobatan tradisional yang didatangi telah memiliki izin dan pendaftaran pengobatan tradisional. Kata Kunci: Pengobatan tradisional,Perlindungan hukum pasien dan perjanjian
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | A General Works = Karya Karya Umum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Unila |
| Date Deposited: | 14 Oct 2014 02:27 |
| Last Modified: | 14 Oct 2014 02:27 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/4119 |
Actions (login required)
 |
View Item |