Y. AGUSTIANDARU, SH., SIK, 1222011041 (2014) PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS PADA POLRESTA BANDAR LAMPUNG). Masters thesis, Universitas Lampung.
|
Text
ABSTRACT.pdf Download (8kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (7kB) | Preview |
|
|
Text
COVER DALAM.pdf Download (38kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (5MB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (5MB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (5kB) | Preview |
|
|
Text
MOTO.pdf Download (36kB) | Preview |
|
|
Text
PERSEMBAHAN.pdf Download (71kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (21kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I .pdf Download (139kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (217kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III .pdf Download (60kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (63kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (58kB) | Preview |
Abstract
Tugas Polri dalam penegakan hukum selama ini selalu mengedepankan asas legalitas formal dalam suatu penyidikan. Penyidik menghadapi suatu pilihan dilematis untuk memajukan atau menghentikan perkara ketika sudah ada perdamaian antara korban dan tersangka. Apabila penyidik selalu mengejar kepastian hukum, maka seluruh perkara akan dimajukan ke proses peradilan. Kondisi seperti ini dapat menambah beban sistem peradilan pidana yang ditandai dengan over kapasitas lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan hukum progresif terkait dengan bentuk, batasan, alasan, dan hambatan yang ditemukan Penyidik Polresta Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi dokumentasi. Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di Polresta Bandar Lampung menerapkan hukum progresif dalam bentuk: mediasi penal, menerapkan diskresi, dan dengan memberdayakan Polmas. Selanjutnya ada batasan perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan hukum progresif. Sub sistem dalam sistem peradilan pidana berpendapat bahwa penyidik Polri perlu menerapkan hukum progresif. Hambatan yang ditemukan adalah tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi penal, kemungkinan terjadinya penyimpangan kewenangan diskresi yang dimiliki penyidik, serta pemahaman aparat penegak hukum yang selalu berpegang pada azas legalistik formal. Akhirnya disarankan kepada penyidik Polri agar mengedepankan hukum progresif pada tahap penyidikan. Penyidik juga harus mempunyai persamaan persepsi tentang batasan penerapan hukum progresif. Selain itu perlu adanya sinergitas dalam sub sistem peradilan pidana mengenai penerapan hukum progresif. Saran yang direkomendasikan bahwa perlu adanya aturan tertulis tentang mediasi penal dalam hukum pidana di Indonesia. Untuk menghindari penyimpangan, atasan penyidik perlu melakukan pengawasan terhadap langkah yang diambil penyidik melalui gelar perkara. Kata Kunci : Penerapan Hukum Progresif, Penyidikan, Perkara Pidana
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | A General Works = Karya Karya Umum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Unila |
| Date Deposited: | 14 Oct 2014 02:27 |
| Last Modified: | 14 Oct 2014 02:27 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/4123 |
Actions (login required)
 |
View Item |