KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

achmad Defyudi, 1222011043 (2014) KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. fakultas hukum, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRACT.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (7kB) | Preview
Preview	Text COVER DALAM.pdf Download (20kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR MENYETUJUI.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Download (5kB) | Preview
Preview	Text MOTO.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text PERSEMBAHAN.pdf Download (5kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (11kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (17kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (11kB) | Preview

Abstract

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan bidang yang paling strategis dalam pembangunan nasional, para pihak yang terlibat wajib mempedomani dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Permasalahan hukum di bidang pendidikan sangat dirasakan kurang mendapat perhatian khususnya tindak pidana pemalsuan akta otentik yang terjadi di sekolah TS merupakan kejahatan di bidang pendidikan yang merugikan masyarakat dan pihak tertentu. Penulis mengkaji tentang proses penanganan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam Undang-Undang sistem pendidikan Nasional yang mengalami kendala dalam penyelesaian proses penyidikan disebabkan terbatasnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pemalsuan tersebut sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian proses penyidikan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimulai dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan. Metode ini digunakan karena pokok permasalahan yang diteliti mengenai ketentuan yang mengatur tindak pidana pemalsuan akta otentik berupa izin pendirian sekolah yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah SW namun sekolah TS masih terus beroperasional tanpa ada tindakan apapun dari pemerintah. Tindak pidana pemalsuan akta otentik yang terjadi di bidang pendidikan mengalami kendala dalam penyelesaian berkas perkara akibat dari pemahaman yang berbeda antara penyidik dan penuntut umum dalam menerapkan pemahaman tentang tindak pidana akta otentik berupa izin pendirian sekolah yang terjadi di SMK TS, sehingga belum adanya kepastian hukum mengakibatkan proses penyelenggaraan pendidikan masih tetap berlangsung walaupun terindikasi dalam pelaksanaannya tidak memiliki perizinan yang syah dari pemerintah. Perlu adanya pemahaman yang sama terhadap kasus tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh penyidik dan penuntut umum sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan tidak terkesan pemerintah membiarkan proses ilegal di dunia pendidikan yang dapat mengakibatkan kerugian banyak pihak khususnya peserta didik, wali murid dan pihak lain yang dirugikan akibat peristiwa hukum tersebut. Kata Kunci : Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otententik, Sisdiknas

Item Type:	Other
Subjects:
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Depositing User:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	17 Oct 2014 02:17
Last Modified:	17 Oct 2014 02:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/4223

Actions (login required)

View Item