Fenny Andriani, 1222011017 (2014) Eksistensi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Terkait Tujuan Pemidanaan. Other thesis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (6Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (28Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DEPAN.pdf Download (27Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENGESAHKAN.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENYETUJUI.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (2832Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (42Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (4Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (92Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (8Mb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (226Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (345Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (102Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (348Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (89Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (90Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK EKSISTENSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT TUJUAN PEMIDANAAN Oleh FENNY ANDRIANI Korupsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Salah satu cara mengembalikan kerugian keuangan negara negara yang hilang tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah eksistensi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan dan mengapa perlu adanya pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Eksistensi pidana tambahan uang pengganti masih harus dipertahankan, namun dari segi eksekusinya masih mengalami hambatan. Hal tersebut dikarenakan dalam proses eksekusi yang seharusnya dilakukan dalam tempo 1 (satu) bulan masih tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga pengembalian kerugian yang diderita oleh negara menjadi tersendat dan akhirnya terabaikan. Sanksi pidana tambahan uang pengganti perlu diterapkan agar pelaku tidak dapat menikmati hasil dari kejahatan korupsinya sehingga negara dan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan. Perlu adanya pembaharuan dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena peraturan yang ada saat ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu pula diperlukan kesatuan pemahaman bagi para penegak hukum agar tercipta optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Kata kunci : korupsi, pidana tambahan uang pengganti, tujuan pemidanaan ABSTRACT THE EXISTACE OF ADDITIONAL CRIMINAL RESTITUTION TO THE CORRUPTION RELATED TO THE PURPOSES OF SENTENCING By FENNY ANDRIANI Corruption, based on law No. 31, 1999 about eradication of corruption as a kind of criminal offence that inflict of state financial loss and hamper of national development. One of the way how to restore the state losses is by giving additional pinalty such as compensation payment. The problems of this research are how the existence of additional criminal restitution of the corruption in relation to the purposes of sentencing why the need for criminal restitution in corruption case. This research used yuridis normative approach, is done by analyzing the theories, concepts and law that related on eradication of corruption which is listed on law No. 31, 1999 that is amended on law No. 20, 2001 about eradication of corruption. The existence of additional criminal restitution is to be preserved, but in terms of execution remains a bottleneck. That is because the execution process should be done within 1 (one) month still can not be carried out in accordance with conditions set by law, so the return of the losses suffered by the state become stagnant and eventually abandoned. Additional criminal sanctions for such compensation should be applied to the perpetrator can not enjoy the fruits of crime and public corruption so that the state does not become injured party. Reform the legal basic is needed to eradicate corruption because the current regulations do not hold maximally. Moreover, the same coprehansion is needed to restore the state losses optimally. Keywords : Corruption, Additional criminal compensation, Purpose of sentencing
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Other) |
|---|---|
| Subyek: | > Karya Karya Umum = 000 > Karya Karya Umum = 000 > Humanities/Humanisme > Karya Karya Umum = 000 > Knowledge/Ilmu Pengetahuan |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 424664 . Digilib |
| Date Deposited: | 20 Oct 2014 03:13 |
| Terakhir diubah: | 20 Oct 2014 03:13 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/4230 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
