ANALISIS PRAKTIK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDING (STUDI DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG)

Arief Rachman Hakim, 0912011323 (2014) ANALISIS PRAKTIK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDING (STUDI DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (6Kb) | Preview
	File PDF BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (230Kb)
Preview	File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (91Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstrak indonesia Gerakan reformasi, yang salah satunya digerakkan oleh semangat memberantas korupsi, ternyata masih menuai banyak rintangan. Akibatnya, banyak pengamat yang melirik kepara para Hakim Tipikor dan secara spekulatif lansung menyatakan, bahwa para Hakim tipikorlah penyebab semua ini. Namun, bila dilihat secara menyeluruh kendala yang dihadapi dalam memberantas korupsi bukan hanya terpusat pada para hakim semata. Terdapat proses-proses yang berjalan dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu Administrasi Peradilan. Permasalahan, yaitu: 1) Bagaimanakah praktik penyelenggaraan administrasi pengadilan tindak pidana korupsi pada tingkat banding. 2) Apakah pengaruh praktik penyelenggaraan administarasi pengadilan terhadap putusan hakim dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding. Untuk itu, studi ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris. Studi ini menghasilkan temuan sebagai berikut; pertama, pengawasan dan pembinaan dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak berjalan, sehingga praktik penyelenggaraan administerasi pengadilan serta praktik persidangan masih berjalan mengikuti kebiasaan-kebiasaan lama, yang nyata-nyata tidak sejalan dengan tuntutan reformasi, kedua, proses administrasi pengadilan tidak berjalan sesuai dengan rancang bangunya sehingga berdampak pada putusan hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang tidak mencerminkan implementasi dari tujuan pemidanaan Berdasarkan hasil setudi ini, maka penulis mengajukan rekomendasi (saran), bahwa hendaknya pengawasan Mahkamah Agung terhadap para pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang lebih ditingkatkan dan harus bisa menyentuh hal-hal yang subtansial. Hendaknya keberadaan para Hakim Ad Hoc lebih diperkuat di antaranya dengan memenuhi hak-haknya sebagaimana telah dituangkan dalam perundang-undangan. Kata kuci : Praktik, Penanganan Perkara, Banding.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	864423 . Digilib
Date Deposited:	06 Apr 2015 04:18
Terakhir diubah:	06 Apr 2015 04:18
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/4390

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir