FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Muallim M Isa, SATRIA RAHMADANI PUTRA (2014) FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS. FISIP, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (97Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (165Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (133Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (105Kb) | Preview
[img] Text
BAB V.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (196Kb)
[img]
Preview
Text
BAB VI.pdf

Download (55Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (50Kb) | Preview
[img] Archive
LAMPIRAN.zip

Download (893Kb)

Abstrak

Government's efforts in addressing the issue of Street Children, Homeless and Beggars always have across obstacles. Bandar Lampung city has issued Regional Regulation No. 3 of 2010 on the Living Enhancement of Waif Children, Homeless and Beggars. However, based on latest data has shown that since the implementation of such regulation, the number of street children, homeless and beggars have increased. The purpose of this study was to analyze Inhibiting factor toward the implementing the regulation No. 3 of 2010 on the living enhancement of Street Children, Homeless and Beggars. The theory used in this research is about Theory of Inhibiting Factors expressed by Darwin cover Interest, Principle Benefits, Culture, Executive Officers and Budget . Type of research is a qualitative approach using descriptive analysis, and then data research was collected through interviews. The data obtained from the study was analyzed using descriptive analysis techniques Satria Rahmadani Putra Based on interviews, it can be concluded that the obstruction of implementing such regulation is caused by the conflict of interest among the person or group of person who make benefit due to the existence of waif children , the homeless and the beggars . On the other hand, most people do not know the intent and the purpose of the legislation due to the lack of socializing itself. Psycho- mentality of the children, the homeless and beggars to keep cadge on and on. Furthermore the enforcement of legislation supremacy could be less. Either a fine or jail sentences by the executing officers have not been running as well. It could be caused by very limited budget , especially in the construction of shelter homes of Street Children , Homeless and Beggars Keywords : destitution , policy. Upaya Pemerintah dalam mengatasi permasalahan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis selalu menemukan hambatan. Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, akan tetapi berdasarkan data menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis justru mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Faktor-Faktor Penghambat yang diungkapkan oleh Darwin yaitu aspek Kepentingan, Azas Manfaat, Budaya, Aparat Pelaksana dan Anggaran. Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara Satria Rahmadani Putra dan data yang diperoleh dari hasil penelitian akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan simpulan bahwa penghambat pelaksanaan Perda tersebut dikarenakan adanya kepentingan dari orang atau sekelompok yang mendapatkan keuntungan dari keberadaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis tersebut. Disisi lain masyarakat belum mengetahui maksud dan tujuan dari Perda, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Mentalitas para Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis untuk meminta-minta, serta budaya masyarakat yang masih memanjakan. Kemudian penegakan sanksi Perda, baik berupa denda maupun hukuman kurungan oleh aparat pelaksana yang belum berjalan, serta anggaran yang sangat terbatas, terutama dalam hal pembangunan panti penampungan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Kata kunci : kemiskinan, kebijakan.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: H Ilmu Sosial = Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
J Political Science > JS Local government Municipal government
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Robidin
Date Deposited: 15 Jan 2014 08:04
Last Modified: 15 Jan 2014 08:04
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/443

Actions (login required)

View Item View Item