Sindelaras, Agung (2011) PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Kasus Sawah Irigasi Teknis Menjadi Sarang Burung Walet di Desa Gedung Tataan). Universitas Lampung.
|
File PDF
Agus Sindelaras_Abstrak.pdf Download (93Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Agus Sindelaras_Judul.pdf Download (21Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Agus Sindelaras_Pengesahan.pdf Download (130Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Agus Sindelaras_Daftar Isi.pdf Download (75Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Agus Sindelaras_Bab I.pdf Download (31Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Agus Sindelaras_Bab II.pdf Download (285Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Agus Sindelaras_Bab III.pdf Download (168Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Agus Sindelaras_Bab IV.pdf Download (503Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Agus Sindelaras_Bab V.pdf Download (87Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Agus Sindelaras_Daftar Pustka.pdf Download (129Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Effects of field function shifting into non agriculture use such as for swallow nest building has been spreading. The effects are not only the decrease of agricultural production, bus related to change aspects of economic, social, culture, health and political orientations of the society. This changing direction directly or indirectly would influence the shift of economy, agriculture layout, and priorities in developing local and national agriculture. The regional government as a regulator in regional development processes has big responsibilities in regulating and monitoring processes, and this is related with how the government policy is made for public welfare. This research was purposed to find out monitoring conducted by Pesawaran regency government to the land function shifting and problems it faces in conducting the monitoring. The research used a descriptive qualitative method to interpret and describe the intellectual comprehension about objects based on data and information from the field. The results indicated that the monitoring of Pesawaran regency government in land function shifting was conducted directly and indirectly. The monitoring was conducted with fact finding of tasks operated in regional policies. The monitoring was conducted by: direct inspection, observation, and receiving reports from disadvantaged public from the land function shifting incompatible with village and regional government policies. Pesawaran regency government faced problems such as: policy coordination, policy conduct, planning consistence problems. Other problems were the weakness of land administration system, less coordination among related institutions, less known of regional layout implementation. Strategies in monitoring land function shifting were: (a) regulation, an approach where the decision maker set some regulation of land use; (b) acquisition and management, approach to related parties to improve system and regulation of land trading and improvement on land possession patterns; (c) incentive and charge, giving subsidy to farmers to improve land quality they have, and this was a recommended approach to avoid the technical irrigation field into the swallow nest buildings; (d) public participation, to involve all stakeholders as the entry point of planning, conducting, monitoring and assessing (analysis focus) of the existing regulation and law. Keywords: monitoring, policy, strategy, participation Dampak dari alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian seperti gedung sarang burung walet selama ini semakin meluas. Tidak hanya sekedar turunnya produksi pertanian saja, tetapi juga berkaitan dengan dengan aspek-aspek perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan politik masyarakat. Arah perubahan ini secara langsung atau tidak langsung akan berdampak terhadap pergeseran kondisi ekonomi, tata ruang pertanian, serta prioritas-prioritas pembangunan pertanian daerah dan nasional. Pemerintah daerah sebagai regulasi dari proses pembangunan daerah mempunyai tanggungjawab besar dalam proses pengaturan dan pengawasannya, hal ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah daerah dibuat guna kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terhadap alih fungsi lahan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menginterpretasikan dan menggambarkan dengan pemahaman intelektual tentang keadaan objek sesuai data dan informasi yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan analisis peneliti dapat di simpulkan bahwa pengawasan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam alih fungsi lahan dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan bersifat fact finding (pencarian fakta), yakni pengawasan bersifat menentukan fakta-fakta dan tugas-tugas dijalankan dalam kebijakan daerah, pengawasan tersebut dilakukan melalui cara; inspeksi langsung, observasi, dan penerimaan laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW dan kebijakan pemerintah daerah. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan pengawasan alih fungsi lahan selama ini adalah: Kendala koordinasi kebijakan, Kendala pelaksanaan kebijakan, dan kendala konsistensi perencanaan. Selain itu juga kendala yang dihadapi meliputi: lemahnya sistem administrasi tanah; kurang kuatnya koordinasi antar lembaga terkait; dan belum memasyarakatnya mekanisme implementasi tata ruang wilayah. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah melalui strategi: (a) regulation, yaitu pendekatan dimana pengambil kebijakan perlu menetapkan sejumlah aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada; (b) acquisition and management, yaitu pendekatan pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan; dan (c) incentive and charge, yaitu pemberian subsidi kepada para petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian, merupakan bentuk pendekatan lain yang disarankan dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan sawah irigasi teknis menjadi lahan lainnya seperti sarang burung walet. (d) partisipasi masyarakat, yakni dengan melibatkan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai entry point perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (fokus analisis) perundang-undangan dan peraturan yang ada. Kata Kunci: pengawasan, kebijakan, strategi, partisipasi
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > JS Local government Municipal government |
| Program Studi: | Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Pemerintahan |
| Pengguna Deposit: | S.I.Kom. Endah Kurniasari |
| Date Deposited: | 15 Jan 2014 08:04 |
| Terakhir diubah: | 15 Jan 2014 08:04 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/447 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
