PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG TERHADAP TARIF ANGKUTAN PERUSAHAAN OTOBUS

ELYASIP S SEMBIRING, 10122011327 (2014) PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG TERHADAP TARIF ANGKUTAN PERUSAHAAN OTOBUS. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (134Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (143Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (176Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERNYATAAN.pdf

Download (170Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (4Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (99Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (104Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (292Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (181Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (299Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (234Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (237Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (85Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (81Kb) | Preview

Abstrak

ABSTRAK INDONESIA Melihat banyaknya bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Lampung yang beroperasi membuat pemerintah Provinsi Lampung mengupayakan untuk terus memberi pengawasan secara khusus bagi angkutan ini. Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran tarif angkutan yang dilakukan oleh Perusahaan Otobus maupun awak bus dengan cara menaikkan tarif angkutan secara sepihak terutama pada saat Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan pelayanan angkutan umum. Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan Umum, maka pemerintah wajib menyediakan angkutan orang dijalan raya yang layak,aman dan nyaman bagi masyarakat Provinsi Lampung, untuk itu pemerintah mengatur Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi sebagai moda transportasi yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini : (1) Pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung adalah (a) Memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha angkutan (b) Memberikan surat teguran kepada Perusahaan Otobus (c) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung bersama instansi terkait secara rutin dan berkala melakukan operasi mobile dan statis (d) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menugaskan anggotanya untuk melakukan penyamaran menjadi penumpang bus AKDP (2) Faktor-faktor penghambat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terhadap pengawasan tarif angkutan Perusahaan Otobus yang harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan, sidak terhadap tarif angkutan Perusahaan Otobus, Awak bus yang menaikkan tarif angkutan dengan sepihak. Metode penelitian ini tergolong tipe deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan studi lapangan. Saran dalam penelitian ini : (1) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung lebih intens lagi dalam memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha angkutan untuk tertib dalam penentuan tarif angkutan dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebaiknya lebih sering lagi melakukan operasi mobile dan statis untuk menindak pengemudi bus AKDP/perusahaan yang melakukan pelanggaran tarif angkutan (2) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung lebih bekerjasama dengan pihak kepolisian yaitu Polisi daerah Lampung dalam menentukan jadwal sidak ke lapangan guna terciptanya kerjasama yang baik dalam menciptakan kenyamanan dalam bertransportasi dan agar dapat mengontrol para awak bus yang sering menaikkan tarif angkutan secara sepihak. Kata kunci : Pengawasan, Tarif Angkutan. ABSTRAK INGGRIS Seeing the number of intercity bus transportation in Lampung Province operating in the province of Lampung sought to make the government to continue to provide oversight specifically for this transport. Lampung Provincial Government policy in controlling the rates transport violations committed by the company or crew Otobus bus transportation by raising tariffs unilaterally, especially during the Eid al-Fitr is one of the efforts to control public transport services. Policies issued by the Minister of Transportation through the Transportation Minister Decree No. 35 of 2003 on the Implementation of Transportation Road With People in Public Transport, the government is obliged to provide for the transport of highway decent, safe and convenient for the people of Lampung Province, the government set for Inter-City Transportation In Province as a mode of transportation that can be used by all levels of society. Problems in this study: (1) Supervision by the Department of Transportation Lampung is (a) Provide an appeal in writing to all owners / entrepreneurs transport (b) Provide a letter of reprimand to the Company Otobus (c) Lampung Transportation Agency with the relevant agencies perform routine and periodic operation of mobile and static (d) Lampung transportation Agency assigns members to conduct undercover into a passenger bus AKDP (2) factors inhibiting Lampung transportation Agency to control freight rates Otobus Company should coordinate with the police in conducting surveillance the inspection of the Company Otobus transport fares, bus crew which raise transport fares by unilateral. The research method is quite descriptive with normative approach and empirical juridical approach. Data was collected through in-depth interviews, literature studies, and field studies. Suggestions in this study: (1) the Department of Transportation Lampung more intense in giving an appeal in writing to all owners / entrepreneurs for the orderly transport in determining freight rates and Lampung Transportation Agency should do more often mobile and static operation to crack down on bus driver AKDP / companies who violate the freight rates (2) Lampung transportation Agency in cooperation with the police over the Lampung Police in the field to determine the inspection schedule in order to create good cooperation in creating the transportation and comfort in order to control the bus crews who often raise freight rates unilaterally. Keywords: Monitoring, Transport Rate.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: Farid Hambali Prihantoro, A.Md.
Date Deposited: 27 Oct 2014 02:49
Last Modified: 27 Oct 2014 02:49
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/4721

Actions (login required)

View Item View Item