bambang wardoyo, 0812011127 (2014) ANALISIS KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi pada Polresta Bandar Lampung). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (33Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (70Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER LUAR.pdf Download (24Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (207Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (184Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (19Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (18Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (49Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (63Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (21Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (96Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (16Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (7Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK ANALISIS KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi pada Polresta Bandar Lampung) Oleh Bambang Wardoyo Pertumbuhan jumlah kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat di Kota Bandar Lampung berdampak terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Tahun 2012 di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung terjadi 12.590 kasus pelanggaran lalu lintas dan sampai bulan agustus 2013 telah terjadi pelanggaran mencapai 8.373 kasus. Jumlah pelanggaran yang tinggi ini, diikuti dengan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian. Barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh kepolisian dalam kasus pelanggaran lalu lintas dapat berupa SIM atau STNK dan kendaraan bermotor yang bersangkutan. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas yang berupa penyitaan kendaraan bermotor harus didasari oleh alasan yang tepat dan benar secara hukum. Berdasarkan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan: a. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam melakukan suatu tindakan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya di Kota Bandar Lampung? b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya di Kota Bandar Lampung? Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian diolah dengan langkah-langkah, yaitu klasifikasi, editing, interpretasi dan sistematisasi. Data yang diolah dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas Kota Bandar Lampung dilakukan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kendaraan bermotor bersangkutan. Bagi pengendara kendaraan bermotor tidak membawa SIM saat pemeriksaan kendaraan Bambang Wardoyo bermotor, polisi dapat menyita STNK. Penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dilakukan apabila kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan (STNK) atau pengendara tidak dapat menunjukkan surat keterangan kendaraan kepada petugas kepolisian, pengendara tidak memiliki SIM, terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung adalah masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas, pengetahuan masyarakat tentang hukum lalu lintas yang masih kurang dan jumlah petugas polisi lalu lintas belum proporsional. Kata kunci: kewenangan kepolisian, penyitaan barang bukti, pelanggaran lalu lintas
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 7706728 . Digilib |
| Date Deposited: | 28 Oct 2014 04:25 |
| Terakhir diubah: | 28 Oct 2014 04:25 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/4871 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
