Landri Valleska, 0612011185 (2013) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (57Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (66Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (15Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (204Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (201Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (15Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (22Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (22Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (41Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (15Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (50Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (118Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (39Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (83Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (68Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (30Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
abstarak indonesia Usaha Pemerintah dalam rangka mengatur dan mengurangi perselisihan antara pekerja dengan majikannya atau antara pekerja dengan badan usaha agar tidak terjadi kesewenang – wenangan yang bisa merugikan salah satu pihak adalah salah satunya dengan membuat Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada PT. Central Pertiwi Bahari dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif - empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan Perundang - Undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. Central Pertiwi Bahari terjadi karena adanya Efisiensi Perusahaan karena tidak adanya budidaya udang sehingga perusahaan merugi. Dalam Penyelesaiaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini dilakukan secara Bipartit antara Manajemen PT. Central Pertiwi Bahari dengan Serikat Pekerja PT. Central Pertiwi Bahari dengan tahapan – tahapan Negosiasi untuk memutuskan besaran uang Pesangon yang di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) No. KEP – 150/ MEN/ 2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon. Sedangkan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adalah Tawar Menawar besarnya uang pesangon dan konflik internal yang terjadi dalam Serikat Pekerja PT.Central Pertiwi Bahari. Saran dari penulis sebaiknya pembayaran uang pesangon, uang penghargaan dan ganti rugi dilakukan menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta dilaksanakan menurut Keputusan Menteri No. KEP.150/MEN/2000 dan PT. Central Pertiwi Bahari dapat mempercepat rekonsiliasi antara perusahaan dengan petambak plasma agar dapat melakukan budidaya kembali sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja abstrak inggris Government efforts to regulate and reduce disputes between workers and employers or between workers and business partner in order to avoid any misconduct - handedness that could harm either party is one of them by making Lex No. 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. The study objective was to determine how the implementation of the Employment Termination by Lex No. 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement happens at PT. Central Pertiwi Bahari and what are the factors inhibiting the implementation of the Employment Termination is. Approach problems used in this study is the normative legal approach - empirical, that is research object of study includes provision of legislation and its application to the legal events. Based on the results of research and discussion, implementation of Employment Termination at PT . Central Pertiwi Bahari is due to the efficiency of the Company in the absence of shrimp farming so the company loses money. In Completion of Employment Termination is performed by bipartite system between Management of PT. Central Pertiwi Bahari with labor unions of PT. Central Pertiwi Bahari with stages of negotiations to decide the amount of severance pay that money be set in the Regulation of the Minister of Labour No. KEP - 150 / MEN / 2000 on the settlement of labor dismissal and the stipulation of severance pay. While the factors that impede the implementation of the Employment Termination is the amount of severance pay Bargaining and internal conflict that occurred in Union of PT.Central Pertiwi Bahari Advice from the author should be severance pay, cash awards and indemnities made under the provisions of Lex No. 13 of 2003 as well as implemented by Decree No. KEP.150/MEN/2000 and PT. Central Pertiwi Bahari can accelerate reconciliation between the company and farmers in order to make the cultivation plasma back so it can absorb more labor. Keywords: Employment Termination
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | UPT Perpustakaan Unila |
| Date Deposited: | 07 Nov 2014 06:32 |
| Terakhir diubah: | 07 Nov 2014 06:32 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5165 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
