KEBIJAKAN PENYERAHAN PENGELOLAAN PARKIR DARI DINAS PERHUBUNGAN KEPADA PT MITRA BINA PERSADA

Christianto Sitinjak, 0812011136 (2014) KEBIJAKAN PENYERAHAN PENGELOLAAN PARKIR DARI DINAS PERHUBUNGAN KEPADA PT MITRA BINA PERSADA. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (92Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER DALAM.pdf

Download (289Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (697Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (679Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (13Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MOTO.pdf

Download (64Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf

Download (4Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
SANWACANA.pdf

Download (77Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR ISI.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB I.pdf

Download (171Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB II.pdf

Download (163Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB III.pdf

Download (93Kb) | Preview
[img] File PDF
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (173Kb)
[img]
Preview
File PDF
BAB V.pdf

Download (86Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (12Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

abstrak Pengelolaan perparkiran di Bandar Lampung yang pada awalnya dikelola oleh pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Bandar Lampung, akan tetapi saat ini beralih kepada pihak ketiga atau swasta, yaitu PT Mitra Bina Persada. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa proses kerja sama ini telah sesuai dan mengacu Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 dan Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan permasalahan: a) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada? b) Faktor-faktor apasajakah yang menghambat pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada? Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: a) Pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada dilakukan di 20 wilayah perparkiran di Kota Bandar Lampung. Jangka waktu perjanjian kerja sama perpakiran antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada adalah 3 tahun 2 bulan sejak tanggal berita acara serah terima tanggal 22 Oktober 2012. b) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada, yaitu pelayanan perpakiran belum didukung dengan sarana prasarana yang baik dan SDM perparkiran yang mengalami pengurangan. Peneliti menyarankan: a) Memperpanjang kontrak jika perjanjian ini lebih efektif dalam peningkatan APBD khususnya retribusi parkir. b) Sebaiknya Pemerintah Bandar Lampung dengan rutin melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan untuk mengetahui secara langsung pelayanan parkir yang diberikan oleh PT Mitra Bina Persada kepada masyarakat kota bandar lampung. Kata kunci: kebijakan, penyerahan, pengelolaan parkir

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek:
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited: 10 Nov 2014 03:33
Terakhir diubah: 10 Nov 2014 03:33
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5224

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir